Kritik Penanganan Premanisme di Jakarta, PSI: Gubernur Kita Lembek 

JAKARTA - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengkritik penanganan premanisme di Ibu Kota yang dinilai belum optimal.

Menurut dia, maraknya praktik premanisme di wilayah bernilai ekonomi menunjukkan lemahnya respons pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Justin menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari kurangnya ketegasan pimpinan daerah dalam menangani berbagai persoalan sosial, termasuk tawuran.

"Sebenarnya, ketidakmampuan Pemprov DKI untuk mengantisipasi dan merespons masalah premanisme ini tidak mengherankan. Gubernur kita ‘lembek.’ Masalah tawuran saja tidak bisa diselesaikan dan terus terjadi berulangkali. Apalagi, yang lebih terorganisir seperti premanisme," ucap Justin, Rabu, 22 April.

Ia mendorong agar pemerintah daerah mengambil langkah lebih tegas, termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran sosial.

"Saya pernah mendorong agar Mas Gubernur berani mencabut bansos (bantuan sosial) satu kartu keluarga (KK) kalau anak-anaknya atau anggota-anggota keluarga lainnya terlibat tawuran. Tapi, itu saja Mas Gubernur terlihat enggan. Maka, masalah seperti ini tidak akan hilang tanpa adanya sikap yang tegas," jelasnya.

Menurut Justin, pendekatan persuasif saja tidak cukup untuk menekan perilaku menyimpang di masyarakat. Selain itu, ia juga menyoroti kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dinilai kurang responsif dalam menangani persoalan di lapangan.

"Di sisi lain, Satpol PP kita juga tidak bergerak dengan aktif. Seolah-olah, Satpol PP baru turun kalau sudah ada kejadian yang kemudian diviralkan oleh masyarakat. Ini menunjukkan ada suatu kepasifan yang salah," tegas Justin.

Justin bahkan mengungkap adanya kecurigaan publik terhadap kemungkinan keterlibatan oknum dalam praktik pungutan liar dan parkir ilegal.

"Entah memang karena pasif, atau jangan-jangan sudah ada kerja sama dengan pelaku-pelaku pemalakan, pungli (pungutan liar), dan parkir liar. Semoga tidak ada, tapi melihat kejadian ini terus berulang, maka tidak salah kalau masyarakat juga punya dugaan seperti itu," ujarnya.

Ia menilai, secara sumber daya manusia dan anggaran, Pemprov DKI seharusnya mampu menangani persoalan tersebut. Justin menyinggung jumlah aparatur yang besar serta alokasi anggaran untuk koordinasi lintas aparat.

"Gubernur DKI memiliki ribuan ASN dan lebih dari ratusan PJLP. Jadi, secara kuantitas SDM harusnya tidak kekurangan. Hibah kita untuk Forkopimda sebagai wadah koordinasi lintas aparat juga tidak kecil, yaitu sebesar Rp315 Miliar," cecar dia.

Justin menegaskan, penanganan premanisme harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan rasa aman masyarakat serta penggunaan anggaran publik.

"Ini berkaitan juga dengan pajak warga Jakarta yang perlu dipertanggungjawabkan. Jangan sampai belanja miliaran rupiah itu menjadi sia-sia karena Pemprov DKI tidak bisa menindak premanisme yang terus merugikan masyarakat,x imbuhnya.