JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menerima audiensi PT Indonesia Transit Synergy (INTRA) terkait rencana investasi pembangunan jaringan kereta api.
Dalam pertemuan di Kantor Badan Penghubung Kaltara, Jakarta, Direktur Utama PT INTRA Rully Noviandar memaparkan rencana pembangunan jaringan perkeretaapian dengan nilai investasi mencapai Rp20–25 triliun. Proyek itu disebut akan dibiayai sepenuhnya oleh investor tanpa menggunakan anggaran pemerintah.
“Seluruh pembiayaan proyek akan ditanggung investor tanpa menggunakan anggaran pemerintah,” kata Rully, Selasa, 21 April.
Selain pembangunan infrastruktur, proyek ini juga diproyeksikan menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja lokal.
“Proyek ini diproyeksikan mampu menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang menyambut positif rencana tersebut. Ia menilai kehadiran jaringan kereta api akan meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ini diharapkan berdampak positif bagi masyarakat Kaltara dan Kalimantan secara umum,” kata Zainal.
Zainal mengusulkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan di Tanjung Selor setelah seluruh proses kajian rampung.
“Saya mengundang PT INTRA ke Tanjung Selor untuk penandatanganan MoU setelah draft selesai dikaji,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara, Rahman Putrayani, mengungkapkan rencana pengembangan kereta api di Kaltara sebelumnya telah masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030 dan telah melalui tahapan studi kelayakan (FS) serta detail engineering design (DED).
"Saat ini pemerintah daerah tengah memperbarui masterplan agar sesuai dengan kondisi terkini. Masterplan sudah sampai tahap feasibility study (FS) dan detail engineering design (DED), saat ini dilakukan penyesuaian,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan pembaruan dokumen serta kajian hukum untuk draft kerja sama.
“Kami tengah menyiapkan pembaruan dokumen dan kajian hukum untuk kerja sama,” kata Rahman.
Audiensi tersebut turut dihadiri unsur pimpinan DPRD Kaltara, kepala daerah, serta sejumlah pejabat terkait.
Pertemuan ini menjadi langkah awal realisasi pembangunan jaringan kereta api di Kaltara yang selama ini masih dalam tahap perencanaan.
