Blak-blakan, Pramono Sebut Angka Ketimpangan Tinggi karena Uang Orang Kaya Numpuk di Jakarta 

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti ketimpangan ekonomi di Ibu Kota yang masih tinggi. Ia menyebut Gini Ratio Jakarta yang berada di kisaran 0,41 menjadi persoalan utama yang belum terselesaikan hingga kini.

Menurut Pramono, tingginya ketimpangan tidak lepas dari terkonsentrasinya kekayaan di Jakarta, meski pemiliknya tidak selalu berdomisili di ibu kota.

"Kenapa Gini Ratio ini selalu besar di Jakarta dan terbesar di republik ini? Karena hampir semua orang kaya ada di Jakarta," kata Pramono saat membuka acara Musrenbang RKPD Tahun 2027 di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 16 April.

"Hampir semua uang-uang besar itu dimiliki oleh orang-orang Jakarta walaupun mungkin tinggalnya ada yang di Surabaya, di Bali, dan sebagainya, tetapi rata-rata mereka menaruh uangnya ataupun distribusinya itu ada di Jakarta,"

Pramono menilai kondisi tersebut berdampak langsung terhadap indikator makro dan menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan.

Untuk menekan ketimpangan, Pramono menegaskan sejumlah program bantuan sosial dan pendidikan tidak boleh dihilangkan atau dikurangi nilainya. Ia meminta jajarannya menjaga kesinambungan program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga bantuan di sektor kesehatan.

"Salah satu kebijakan yang sudah diputuskan dan saya minta untuk tidak diubah hal yang berkaitan dengan KJP, KJMU, kemudian ijazah, kemudian juga hal berkaitan dengan insentif ataupun bansos kita di kesehatan. Saya minta yang ini tidak diganggu, tidak diubah," jelas Pramono.

Pramono menekankan pendidikan menjadi kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan atau yang ia sebut sebagai “garis ketidakberuntungan”. Ia pun memastikan jumlah penerima manfaat KJP dan KJMU tetap dipertahankan.

“Kartu Jakarta Pintar kita tetap saya minta dipertahankan di angka kurang lebih 707.520 siswa. Kemudian untuk KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, 16.920 mahasiswa Jakarta atau yang kuliah di tempat lain," urainya.

Selain itu, Pemprov DKI juga tengah menyiapkan skema beasiswa serupa program LPDP bagi warga Jakarta yang ingin melanjytkan penfidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pramono berharap pemerintah daerah tak lagi terdampak pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat agar program daerah bisa berjalan tanpa kendala.

Di sisi lain, Pramono mengakui sejumlah indikator makro Jakarta menunjukkan tren positif, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan berkurangnya pengangguran. Namun, ketimpangan tetap menjadi tantangan utama.

Untuk arah pembangunan ke depan, Pemprov DKI tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga 2045 dengan fokus tahap awal 2025–2029.

"Maka kami tetap fokus pada apa yang sudah dipersiapkan dalam RPJMD untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dan kami teruskan secara khusus untuk tahap pertama di tahun 2025-2029," imbuhnya.