Krisis Selat Hormuz Menunjukkan Perlunya Koalisi Internasional untuk Keamanan Maritim

JAKARTA - Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas pada Hari Senin mengatakan, meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan "koalisi internasional yang kuat" untuk menjaga keamanan maritim, menyerukan komitmen global yang diperbarui terhadap multilateralisme dan hukum internasional.

Dalam pidatonya di sesi Dewan Keamanan PBB tentang kerja sama Uni Eropa-PBB di New York, Kallas mengatakan jalur maritim semakin diperebutkan, dengan ancaman mulai dari serangan terhadap jalur pelayaran hingga sabotase infrastruktur bawah laut.

"Apa yang terjadi hari ini di Selat Hormuz adalah seruan paling jelas untuk koalisi internasional yang kuat tentang keamanan maritim. Ada banyak inisiatif yang sedang dibahas, tetapi tujuannya sederhana: jalur aman untuk semua pengiriman melalui rute ini," jelas Kallas melansir Anadolu (14/4).

Lebih jauh ia memperingatkan, keamanan global, stabilitas ekonomi dan pasokan energi terkait erat dengan keselamatan maritim, mencatat wilayah dari Laut Baltik hingga Laut Merah dan Indo-Pasifik menghadapi peningkatan ketegangan.

Dijelaskannya, Uni Eropa akan terus menolak setiap upaya untuk membatasi kebebasan navigasi yang melanggar hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

Kallas juga menunjuk pada apa yang digambarkannya sebagai pelanggaran hukum internasional paling serius sejak Perang Dunia II, dengan menyebutkan dua konflik yang sedang berlangsung: Perang Rusia-Ukraina dan perang di Timur Tengah.

Ketegangan pecah di Timur Tengah pada 28 Februari, menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk mendiang Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei serta sejumlah pejabat senior dan petinggi militer.

Negeri Para Mullah membalas dengan menyasar wilayah Israel serta fasilitas terkait Amerika Serikat di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Israel juga membatasi dengan ketat Selat Hormuz yang dilalui seperlima atau sekitar 20 persen lalu lintas minyak dan LNG dunia setiap harinya.

Tehran dan Washington pekan lalu mengumumkan kesepakatan gencatan senjata yang berlaku selama dua pekan, serta dilanjutkan dengan perundingan pada akhir pekan di Islamabad, Pakistan.

Namun, perundingan yang antara lain membahas program nuklir Iran dan Selat Hormuz tersebut mengalami kebuntuan dan gagal mencapai kesepakatan.

Setelahnya, Presiden Trump mengumumkan blokade terhadap Selat Hormuz yang kemudian dikatakan berlaku pada Hari Senin pukul 14.00 GMT.