JAKARTA – Praktik penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji subsidi kini menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak harga energi global. Tekanan geopolitik akibat konflik di Timur Tengah telah memperlebar disparitas harga pasar dan subsidi, yang memicu meningkatnya insentif ekonomi bagi jaringan mafia penyelundup untuk beraksi lintas batas.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas kepada Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Menteri Keuangan untuk bersinergi menutup rapat celah kebocoran pendapatan negara tersebut. Perintah operasional ini menuntut respons cepat karena setiap kebocoran subsidi di tengah naiknya harga minyak dunia berdampak langsung pada pembengkakan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pengamat hukum dan politik senior, Boni Hargens, menilai langkah pemerintah ini sangat krusial mengingat kompleksitas jaringan distribusi yang sering kali melibatkan oknum di berbagai tingkatan. Ia menekankan bahwa Polri, dengan kapasitas intelijen kriminalnya, merupakan garda terdepan dalam mengeksekusi agenda nasional ini dengan integritas penuh demi menyelamatkan uang negara.
BACA JUGA:
-
| LIFESTYLE
10 Universitas Terbaik di Sumatera 2026 Versi UNIRANKS, USU Peringkat Teratas
14 April 2026, 01:10
"Loyalitas institusional bukan sekadar kepatuhan formal, melainkan kesanggupan untuk mengeksekusi agenda nasional dengan integritas dan efektivitas penuh," ujar Boni dikutip dari ANTARA, Selasa, 14 April 2026.
Data dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Tertentu Bareskrim Polri menunjukkan betapa masifnya tantangan di lapangan. Sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, kepolisian telah mengungkap 665 kasus penyalahgunaan BBM dan elpiji subsidi di 33 provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua. Dari ratusan kasus tersebut, sebanyak 583 tersangka telah diamankan.
Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Moh Irhamni, dalam konferensi pers baru-baru ini mengungkapkan bahwa potensi kerugian keuangan negara yang berhasil diidentifikasi dari seluruh kasus tersebut mencapai angka Rp1,26 triliun. Keberhasilan pengungkapan ini menjadi bukti bahwa pengawasan ketat di jalur distribusi ilegal sangat menentukan ketahanan ekonomi rakyat Indonesia di masa krisis energi.
