Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Siarait mendapatkan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat kepemilikan rumah bagi rakyat kecil.
Salah satunya adalah dengan menaikan target renovasi rumah rakyat secara drastis pada 2026. Program bedah rumah tahun ini disiapkan untuk 400.00 unit, melonjak dari 45.000 unit pada tahun lalu.
Hal tersebut disampaikan Menteri Ara usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 6 April. Menurut Menteri PKP, Presiden memberi dukungan penuh agar program perumahan rakyat diperluas dan dipercepat. Tak hanya jumlahnya yang melonjak.
Cakupan program juga diperluas. Jika tahun lalu sekitar 220 kabupaten/kota tidak kebagian, tahun ini seluruh kabupaten/kota di Indonesia disebut akan mendapat program bedah rumah.
Ara menyebut langkah itu bukan sekadar urusan atap bocor atau dinding rapuh. Pemerintah melihatnya sebagai instrumen keadilan sekaligus penggerak ekonomi. Selain itu, pemerintah juga mulai membidik lahan-lahan negara di kawasan strategis untuk pembangunan rumah susun.
Menteri PKP mengatakan lahan milik negara, terutama yang terkait kereta api, BUMN, dan Danantara, diprioritaskan untuk perumahan rakyat. Menteri Ara mengatakan arahan itu datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Fokusnya bukan lahan di pinggiran, melainkan titik-titik strategis di kota yang selama ini justru paling sulit disentuh warga berpenghasilan rendah. Dalam dua hari terakhir, Menteri Ara mengaku sudah menyisir sejumlah titik bersama Direktur Utama KAI dan pejabat terkait. Jakarta, khususnya Tanah Abang dan Senen, menjadi lokasi awal. Bandung menyusul.
Di Bandung, kata Menteri PKP, persiapan pembangunan ditargetkan mulai digerakkan akhir bulan ini. Di Senen, proyek 324 unit rumah ditargetkan rampung 15 Juni 2026. Setelah itu, KAI menyiapkan 500 unit lagi di Jakarta.
Total tahap awal mencapai 824 unit, yang merupakan tindak lanjut dari penataan kawasan di sekitar rel. Ara juga mengakui banyak lahan KAI saat ini sudah diduduki masyarakat. Kondisi serupa, kata dia, ditemukan di Bandung dan Tanah Abang. Namun pemerintah menegaskan tanah negara akan dipakai untuk kepentingan negara dan rakyat.
Skema hunian yang disiapkan belum sepenuhnya final. Pemerintah membuka kemungkinan model sewa dengan tarif terjangkau, sambil menyiapkan aturan kepemilikannya. Namun, pembangunan tetap dipercepat.
Selain APBN dan Danantara, pemerintah juga menggandeng swasta. Menteri Ara menyebut Astra sudah berkomitmen membangun 1.000 unit rumah susun di atas lahan yang disiapkan negara, lalu diserahkan kembali kepada negara.
