Senat AS Setujui RUU 'Bayar Gaji' Pegawai DHS Pasca-Antrean Bandara Tembus 4 Jam

JAKARTA - Senat AS menyetujui anggaran untuk membayar seluruh tunggakan gaji pegawai Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), termasuk bawahannya badan Administrasi Keamanan Transportasi (TSA) AS.

Anggaran itu termaktub dalam RUU pendanaan Keamanan Dalam Negeri yang akan mendanai seluruh DHS terdampak penutupan sebagian Pemerintah AS alias shutdown.

Kucuran pendanaan ini dikecualikan pada Operasi Penegakan dan Pemindahan ICE dan sebagian dari Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan.

NBC News melaporkan, para senator menyetujui paket anggaran tersebut pada pukul 02.20 pagi pada Jumat 27 waktu setempat setelah melalui pemungutan suara lisan setelah sesi maraton.

Keputusan senat ini beberapa jam setelah Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa ia akan menandatangani perintah untuk membayar seluruh tunggakan gaji ribuan pegawai TSA yang terdampak shutdown sebagian pemerintah.

Shutdown sejak Februari 2026 ini telah menyebabkan para pegawai TSA mengalami keterlambatan gaji penuh tidak masuk kerja baik offline maupun online.

Ribuan pegawai TSA itu setiap harinya memeriksa keamanan penumpang di bandara-bandara AS. Dengan demikian, aksi 'bolos' kerja itu telah menyebabkan antrean pemeriksaan keamanan di bandara-bandara AS mengular, dengan waktu pemeriksaan bisa mencapai lebih dari empat jam untuk satu orang.

Kesepakatan Senat AS ini menyusul negosiasi bipartisan yang sulit telah terjadi secara bertahap, selama enam minggu terakhir, dan diharapkan akan mendapat dukungan Trump.

Terpisah, pemimpin Mayoritas Senat John Thune (R-S.D) menyalahkan Demokrat atas alotnya pengesahan RUU pendanaan Keamanan Dalam Negeri.

"Presiden Trump seharusnya tidak perlu turun tangan untuk menyelamatkan pekerja TSA dan perjalanan udara AS. Kita berada di sini karena, berkat penolakan Demokrat yang teguh untuk mencapai kesepakatan, tidak akan ada RUU pendanaan Keamanan Dalam Negeri tahun ini," katanya.