Bagikan:

JAKARTA - Jakarta kembali dipadati masyarakat yang kembali selepas merayakan Idulfitri di kampung halaman. Warga dari luar daerah juga mulai memasuki Jakarta untuk menetap. Fenomena urbanisasi ini terus berulang setiap tahun, dengan latar posisi Ibu Kota sebagai tujuan utama masyarakat dari berbagai daerah untuk mencari pekerjaan.

Di sisi lain, meningkatnya jumlah pendatang juga menjadi tantangan bagi kota, terutama terkait keterbatasan daya tampung dan potensi munculnya persoalan sosial baru.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi mengingatkan agar masyarakat tidak datang ke Jakarta tanpa persiapan yang matang.

"Jakarta memang masih menjadi primadona, tetapi kita harus realistis karena hidup di kota ini tidaklah mudah. Pendatang harus datang dengan rencana yang jelas, bukan sekadar berharap keberuntungan," kata Nabilah kepada wartawan, Jumat, 27 Maret.

Menurut Nabilah, kedatangan pendatang tanpa bekal keterampilan dan kepastian pekerjaan berisiko menambah beban kota. Kondisi ini dapat berdampak pada meningkatnya angka pengangguran hingga munculnya permukiman tidak layak huni.

Ia menilai, persoalan tersebut pada akhirnya bisa memengaruhi kualitas lingkungan dan penataan kota jika tidak diantisipasi sejak awal.

Karena itu, Nabilah mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat sistem pendataan serta pengawasan administrasi kependudukan. Edukasi kepada calon pendatang juga dinilai penting, terutama untuk memberikan gambaran kondisi riil lapangan kerja dan tingginya biaya hidup di Jakarta.

Dengan langkah tersebut, ia berharap arus urbanisasi bisa lebih terkendali dan tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.

"Jakarta tetap terbuka bagi siapa saja, namun perlu dijaga bersama agar tetap tertib dan layak huni bagi seluruh warganya," tandasnya.