Bagikan:

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali meminta kepala daerah menekan belanja yang tidak perlu, terutama perjalanan dinas, agar anggaran bisa diarahkan ke program yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Tito saat ditanya soal langkah penghematan di tengah pembahasan kebijakan WFH dan efisiensi penggunaan energi. Menurut Tito, dorongan penghematan anggaran sebenarnya sudah lama disampaikan kepada kepala daerah.

“Kalau dari dulu saya sudah menyampaikan untuk efisiensi kepala daerah dan saya akan menekankan lagi efisiensi terutama efisiensi anggaran,” kata Mendagri Tito Karnavian di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 25 Maret.

Ia menyebut pos yang perlu ditekan salah satunya adalah perjalanan dinas yang tidak mendesak. “Terutama perjalanan dinas yang tidak perlu. Jadi uangnya diarahkan untuk program yang prorakyat,” ujarnya.

Tito juga membuka kemungkinan penggunaan mekanisme seperti saat pandemi Covid-19 bila skema WFH diberlakukan kembali. Saat itu, pegawai diwajibkan absen daring, menyalakan telepon genggam, dan membuka GPS agar benar-benar bekerja dari rumah.

Menurut Tito, mekanisme SIMPEG atau Sistem Administrasi Pegawai yang dipakai saat pandemi bisa kembali digunakan untuk mengawasi pegawai yang WFH, antara lain lewat absensi daring dan pelacakan lokasi.

Di sisi lain, Tito memastikan isu pemotongan gaji menteri dan anggota DPR tidak dibahas dalam rapat. “Nggak, nggak dibahas,” katanya.