Kasus TPPO Jadi Alarm, DPRD Jabar Tekankan Penciptaan Kerja di Desa

BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan menanggapi langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang turun langsung menjemput warga Jawa Barat korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Maumere, Nusa Tenggara Timur, pada 23 Februari lalu.

Iwan mengapresiasi aksi tersebut sebagai bukti kehadiran pemerintah di tengah krisis. Namun, ia mengingatkan bahwa penjemputan korban baru menyelesaikan persoalan di hilir.

“Aksi penjemputan itu solusi di hilir, tapi masalah sebenarnya ada di hulu. Minimnya lapangan pekerjaan yang layak di pedesaan Jawa Barat membuat warga kita mudah terjebak rayuan sindikat ilegal,” ujar Iwan, Selasa 3 Maret.

Politisi PKS itu menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti pada proses evakuasi. Menurut dia, fokus harus diarahkan pada reintegrasi sosial dan ekonomi para korban agar tidak kembali terjerat jaringan perdagangan orang.

“Kita tidak boleh hanya fokus pada evakuasi. Mereka yang pulang harus mendapatkan pelatihan keterampilan dan modal usaha agar tidak jatuh kembali ke lingkaran setan perdagangan orang,” tegasnya.

Terkait pembentukan tim 200 pengacara oleh gubernur untuk mendampingi korban, Iwan menyatakan dukungan. Meski demikian, ia meminta tim tersebut juga bergerak proaktif dalam upaya pencegahan melalui edukasi hukum di daerah-daerah yang menjadi kantong pengirim tenaga kerja.

Ia juga menyoroti perlunya penguatan fungsi Dinas Tenaga Kerja hingga tingkat kecamatan. Pengawasan terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja, kata dia, harus diperketat agar tidak ada lagi perusahaan ilegal beroperasi di wilayah Jawa Barat.

Untuk jangka panjang, Iwan mengusulkan pembentukan pusat krisis terintegrasi dengan data kependudukan. Menurutnya, sistem tersebut dapat mendeteksi pola keberangkatan warga yang mencurigakan sejak dini.

“Jawa Barat butuh crisis center yang terintegrasi dengan data kependudukan. Dengan begitu, kita bisa mendeteksi dini pola keberangkatan warga yang mencurigakan dan menyelamatkan nyawa mereka sebelum terlambat,” ungkapnya.

Selain penguatan sistem, ia menekankan pentingnya peran keluarga dan tokoh masyarakat desa. Literasi mengenai bahaya kerja ilegal, lanjut dia, harus masuk dalam agenda pertemuan warga mulai dari tingkat RT hingga majelis taklim untuk memutus rantai perekrutan sindikat.

Dalam aspek penegakan hukum, Iwan mendorong pemerintah daerah berkoordinasi lebih erat dengan Polri guna memburu aktor intelektual dan pemodal di balik jaringan TPPO.

“Penangkapan agen lapangan di desa-desa saja tidak cukup. Pemerintah harus berkoordinasi erat dengan Polri untuk mengejar aktor intelektual dan pemodal di balik sindikat mafia TPPO ini,” katanya.

Ia juga meminta Pemprov Jawa Barat meningkatkan anggaran program Desa Migran Produktif agar benar-benar menyasar desa dengan tingkat migrasi tinggi dan memberikan alternatif penghidupan yang aman di kampung halaman.

Menurut Iwan, kasus yang terjadi di Maumere menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Ketimpangan ekonomi antarwilayah kerap dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan eksploitasi manusia.

Ia berharap para korban yang telah kembali mendapatkan pendampingan psikologis berkelanjutan agar dapat pulih dari trauma dan kembali beraktivitas secara normal.

DPRD Jawa Barat, lanjutnya, siap mendukung penambahan anggaran untuk perlindungan pekerja migran dan korban TPPO pada tahun anggaran mendatang.

“Keselamatan nyawa warga Jawa Barat adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Kami di DPRD siap mendukung penuh penambahan anggaran untuk perlindungan pekerja migran pada tahun depan,” ujarnya.

Selain itu, Iwan mendorong adanya nota kesepahaman antarprovinsi, khususnya dengan daerah yang sering menjadi lokasi transit atau tujuan tenaga kerja ilegal, guna memudahkan pemantauan dan penyelamatan jika terjadi kasus serupa.

Ia menegaskan, perlindungan terhadap warga merupakan amanah konstitusi yang harus dijalankan secara serius oleh seluruh jajaran eksekutif dan legislatif di Jawa Barat.

“Sangat menyedihkan jika provinsi sekaya Jawa Barat masih memiliki warga yang menderita karena eksploitasi manusia. Ini adalah amanah konstitusi yang paling fundamental bagi kami untuk melindungi mereka agar kejadian pilu seperti di Maumere tidak terulang lagi,” pungkasnya.