Wapres Vance Peringatkan Iran untuk Menanggapi Serius Ancaman AS

JAKARTA - Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance pada Hari Rabu memperingatkan Iran untuk menanggapi ancaman aksi militer Washington dengan "serius," sehari setelah Presiden Donald Trump tampaknya membangun alasan untuk perang dalam pidato kenegaraannya di Kongres AS sehari sebelumnya.

Wapres Vance mengatakan, meskipun Presiden Trump akan mencoba membuat Iran mencapai kesepakatan secara "diplomatik," Presiden AS juga memiliki "hak" untuk menggunakan aksi militer.

"Anda tidak bisa membiarkan rezim paling gila dan terburuk di dunia memiliki senjata nuklir," kata Wapres Vance kepada "America's Newsroom" di Fox News, melansir Al Arabiya dari AFP (26/2).

Saat pasukan AS berkumpul di Timur Tengah, Presiden Trump mengklaim dalam pidatonya di Kongres pada Hari Selasa, Iran berupaya mengembangkan rudal yang dapat menyerang Amerika Serikat.

Presiden Trump juga menuduh Teheran, yang para negosiatornya akan bertemu dengan pejabat AS di Jenewa pada Hari Kamis, memiliki "ambisi nuklir yang jahat" dan berupaya membangun kembali program nuklir yang menjadi sasaran serangan AS tahun lalu.

Iran telah berulang kali membantah mereka berupaya memperoleh senjata nuklir, dan menolak klaim Presiden Trump tentang program rudalnya sebagai "kebohongan besar."

"Presiden memiliki sejumlah alat lain yang dapat digunakannya untuk memastikan hal ini tidak terjadi," kata Wapres Vance.

"Dia telah menunjukkan kesediaan untuk menggunakannya dan saya berharap Iran menanggapinya dengan serius dalam negosiasi besok karena itulah yang diinginkan presiden," lanjutnya.

Wapres Vance mengatakan Pemerintahan Trump "berharap kita dapat mencapai resolusi yang baik tanpa militer, tetapi jika kita harus menggunakan militer, presiden tentu saja memiliki hak itu juga."

Komentarnya muncul ketika Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru yang menargetkan Iran, melanjutkan apa yang disebut Washington sebagai kampanye "tekanan maksimum."

Terpisah, Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebelumnya menyampaikan nada optimis, mengatakan ada "prospek yang menguntungkan" untuk negosiasi saat Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan timnya tiba di Swiss.

Namun, meskipun Presiden Trump mengatakan lebih menyukai solusi diplomatik, Ia juga memaparkan apa yang tampak sebagai pembenaran untuk kemungkinan tindakan militer dalam pidato kenegaraan pertamanya di masa jabatan keduanya.

Diketahui, itu adalah forum yang sama di mana presiden saat itu, George W. Bush, memaparkan alasan invasi ke Irak pada tahun 2003.

Presiden Trump mengklaim dalam pidatonya, Tehran telah "mengembangkan rudal yang dapat mengancam Eropa dan pangkalan kita di luar negeri, dan mereka sedang berupaya membangun rudal yang akan segera mencapai Amerika Serikat."

Washington juga menuntut agar Iran setuju setiap kesepakatan nuklir di masa depan harus tetap berlaku tanpa batas waktu, demikian kutipan dari Utusan Presiden Trump, Steve Witkoff, yang dimuat di media Axios dalam pertemuan tertutup pada Hari Selasa.

Berdasarkan kesepakatan nuklir sebelumnya dengan Iran tahun 2015, yang dibatalkan Presiden Trump selama masa jabatan pertamanya pada tahun 2018, pembatasan program nuklir Iran akan berakhir dalam beberapa tahun.

Iran sendiri bersikeras program nuklirnya adalah untuk tujuan sipil.