JAKARTA - Kementerian Luar Negeri China menjelaskan penerapan larangan ekspor terhadap 20 entitas Jepang dan 20 lainnya dalam daftar pengawasan adalah demi mencegah negara tersebut memiliki senjata nuklir dan melakukan remiliterisasi.
"Tujuannya adalah untuk menghentikan upaya Jepang untuk melakukan remiliterisasi dan memiliki senjata nuklir. Apa yang dilakukan China sepenuhnya sah, dibenarkan, dan sesuai hukum," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning di Beijing, Selasa, 24 Februari dilansir ANTARA.
China pada Selasa (24/2) melarang ekspor barang-barang dwiguna ke 20 entitas terkait pertahanan Jepang, yang memicu protes dari Tokyo.
Kementerian Perdagangan China mengatakan setiap kegiatan terkait yang sedang berlangsung saat ini harus "segera dihentikan," serta menambahkan organisasi dan individu di luar negeri dilarang mengekspor barang-barang dwiguna yang berasal dari China ke 20 entitas itu sekaligus mengklaim mereka "terlibat dalam meningkatkan kemampuan militer Jepang."
"Hal tersebut dilakukan untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasional serta memenuhi kewajiban internasional seperti nonproliferasi nuklir, China mengambil langkah-langkah ini sesuai dengan hukum dan peraturan," tegas Mao Ning.
Produk-produk tersebut, yang dapat digunakan untuk aplikasi sipil dan militer, dapat mencakup unsur tanah jarang yang penting untuk pembuatan produk berteknologi tinggi mulai dari kendaraan listrik hingga senjata. China mendominasi pasokan global mineral tersebut.
Anak perusahaan Mitsubishi Heavy Industries Ltd. dan Kawasaki Heavy Industries Ltd., termasuk dalam entitas yang baru ditambahkan.
Selain itu, Kementerian Perdagangan China juga merilis daftar pantauan ekspor yang baru saja ditambahkan ke dalam daftar tersebut, termasuk 20 perusahaan dan organisasi Jepang, seperti Subaru Corp., TDK Corp., dan Hino Motors Ltd.
Kementerian menyatakan pengguna akhir dan tujuan penggunaan akhir barang-barang dwiguna yang dikirim kepada mereka tidak dapat diverifikasi.
Beijing akan menerapkan penyaringan yang lebih ketat terhadap ekspor barang dwiguna ke entitas-entitas tersebut, tambahnya.
Selain perusahaan, Akademi Pertahanan Nasional Jepang dan Badan Eksplorasi Ruang Angkasa Jepang juga tercantum dalam daftar larangan ekspor barang dwiguna, sementara daftar pantauan tersebut mencakup Institut Sains Tokyo.
Langkah-langkah terbaru itu menyusul langkah pemerintah China pada 6 Januari untuk memperketat ekspor barang dwiguna ke Jepang. Pada saat itu, Beijing tidak mengungkapkan entitas spesifik yang akan dikendalikan pengirimannya.
Kementerian menjelaskan langkah-langkah yang diperkenalkan pada Selasa bertujuan untuk mengekang "remiliterisasi" dan ambisi nuklir Jepang, dan membela langkah-langkah tersebut sebagai "sepenuhnya dibenarkan, masuk akal, dan sah."
Disebutkan, hanya sejumlah kecil entitas Jepang yang menjadi sasaran langkah-langkah baru tersebut, serta kemudian "pertukaran ekonomi dan perdagangan normal" antara kedua negara Asia tersebut dinilai tidak akan terpengaruh ke depannya.
"Entitas Jepang yang bertindak dengan itikad baik dan mematuhi hukum sama sekali tidak perlu khawatir," kata kementerian itu.
BACA JUGA:
Perselisihan diplomatik itu bermula dari pernyataan PMTakaichi di parlemen pada November yang mengisyaratkan serangan terhadap Taiwan, sebuah pulau yang diklaim oleh China, dapat memicu respons dari pasukan pertahanan Jepang.
Beijing telah meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tokyo dan menyatakan kehati-hatian terhadap kebijakan Takaichi, seorang tokoh keamanan garis keras, yang dapat meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang dan mempercepat pembahasan tentang amandemen Konstitusi pasifis pascaperang yang dimiliki Jepang.
Jepang sudah melayangkan protes terhadap tindakan China tersebut dan Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Kei Sato menyebut langkah China itu “sama sekali tidak dapat diterima dan sangat disesalkan.”
