PDIP Minta Pemerintah Antisipasi Aktivitas Vulkanik Gunung Lokon Sulut

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Matindas J Rumambi, menyoroti serius peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut). Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera memperkuat langkah antisipasi demi menjamin keselamatan dan rasa aman masyarakat.

"Sebagai mitra kerja pemerintah dalam urusan kebencanaan, Komisi VIII DPR RI menegaskan bahwa kebijakan pada fase prabencana merupakan langkah krusial," ujar Matindas kepada wartawan, Kamis, 19 Februari.

Saat ini, Badan Geologi telah menetapkan status gunung api tersebut pada Level II atau Waspada karena adanya potensi bahaya yang mengintai.

Ancaman yang diwaspadai meliputi emisi gas beracun serta kemungkinan erupsi yang dapat terjadi secara tiba-tiba tanpa gejala awal yang kuat.

Legislator asal Sulawesi Tengah ini menyebut kebijakan pada fase prabencana merupakan langkah yang tidak boleh diabaikan. Sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007, menurut Matindas, pemerintah daerah bertanggung jawab penuh dalam melakukan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan di wilayahnya.

Ia pun mendesak Pemda Sulut memastikan sistem peringatan dini (EWS) berfungsi secara real-time dan terintegrasi dengan sirene hingga SMS blast.

"Kesiapan sebelum bencana adalah bentuk perlindungan konstitusional terhadap keselamatan warga negara,” tegasnya.

Selain teknologi, Matindas juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terkait jalur evakuasi dan titik kumpul yang telah ditetapkan.

Ia juga meminta agar koordinasi antara Pemda, TNI, Polri, dan relawan kebencanaan untuk diperkuat guna memastikan pengamanan maksimal di zona rawan.

“Keselamatan masyarakat tidak boleh bergantung pada respons insidentil ketika status meningkat, oleh karena itu pendekatan berbasis risiko menjadi fondasi kebijakan dalam penanggulangan bencana daerah," katanya.

Matindas menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI berkomitmen mengawasi agar penanggulangan bencana ini dijalankan secara cepat dan terukur demi meminimalisir risiko korban jiwa.

"Kita tidak ingin banyak korban padahal kondisi saat ini sudah menjadi alarm serius" pungkasnya.