Demokrasi Dinilai Tak Akan Sehat Selama Rakyat Miskin dan Pendidikan Rendah

JAKARTA - Pengamat sosial Musni Umar menilai demokrasi di Indonesia belum berjalan ideal. Ia menyoroti masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang dinilai membuat praktik politik uang terus berulang dalam setiap pemilihan, termasuk pilkada langsung.

Perdebatan mengenai desain pilkada pun dinilai tak cukup jika tidak dibarengi pembenahan pendidikan, pengentasan kemiskinan, serta reformasi internal partai politik.

"Kalau kita melihat masyarakat kita, memang demokrasi ini tidak kompatibel untuk rakyat kita. Bagaimana mau kompatibel? Pendidikan rakyat kita itu sudah, kita sudah mendekati 80 tahun, itu hanya 9 tahun sekolah mereka. Jadi artinya hanya sampai SMP, dan yang paling banyak pendidikannya itu SD. Bagaimana kita bisa menjalankan demokrasi kalau pendidikan rakyatnya rendah? Itulah yang terjadi di pendidikan kita ini. Jadi 50 persen lebih, 56 persen itu pendidikannya hanya sampai SMP," kata Musni dalam diskusi di Jakarta Pusat, Jumat, 13 Februari.

Menurut dia, rendahnya pendidikan membuat masyarakat lebih mudah terjebak dalam praktik politik transaksional. Kondisi ekonomi yang sulit juga memperparah situasi tersebut.

"Apalagi orang miskin. Kalau orang miskin, tidak mungkin ingin supaya pendapatannya itu lebih-lebih, karena itulah sarana untuk mendapatkan uang. Nah, bagaimana menyelesaikan jumlah orang miskin yang sangat banyak? Ini sesuatu yang harus diatasi oleh pemerintah. Kalau kita ingin melaksanakan demokrasi ini, rakyatnya harus dicerdaskan," tuturnya.

Musni menegaskan, perdebatan soal pilkada langsung atau melalui DPRD tidak akan menyentuh akar persoalan jika kondisi sosial-ekonomi masyarakat tidak dibenahi.

"Jadi kalau kita ingin memperbaiki demokrasi kita, mau langsung atau tidak langsung, itu tidak akan pernah selesai kalau rakyatnya masih seperti sekarang," ucap dia.

Dalam diskusi yang sama, Pengamat Politik Citra Institute, Yusak Farchan, menilai mahalnya biaya pilkada juga berkaitan dengan desain pemerintahan daerah. Ia menyoroti posisi gubernur yang berperan sebagai wakil pemerintah pusat.

"Gubernur ini memang wakil pemerintah pusat. Yang namanya wakil pemerintah pusat, mestinya harus linier, harus satu garis. Enggak boleh presidennya ke kanan, gubernurnya ke kiri,* kata Yusak.

Menurut dia, keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah menjadi penting agar program pemerintah berjalan efektif. Namun, desain politik yang ada saat ini dinilai ikut memengaruhi tingginya ongkos kontestasi.

Sementara itu, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai wacana pilkada melalui DPRD perlu dikaji hati-hati. Mekanisme tersebut dinilai berpotensi memperbesar dominasi partai dalam menentukan kepala daerah.

Ia mengingatkan, dalam pilkada langsung pun praktik politik uang masih marak. Biaya politik disebut sudah besar sejak tahap pra-kualifikasi, bahkan di sejumlah daerah harga satu suara bisa sangat mahal.

Menurut Iwan, persoalan mendasar justru ada pada proses kaderisasi dan rekrutmen politik di internal partai.

"Karena partai merekomendasikan calon bukan berdasarkan kompetensi atau dedikasi, tetapi berdasarkan kapasitas finansial. Rata-rata calon kepala daerah banyak yang mengandalkan investor. Dan itu harus dibayar ketika mereka sudah menjadi kepala daerah," jelas Iwan.