Pangdam Udayana Dukung Langkah Pemprov Bali–NTT Jaga Kamtibmas Wilayah

Denpasar– Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam menjaga serta mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Bali.

“Saya selaku Pangdam Udayana menegaskan Bali sangat sensitif sebagai ikon pariwisata dan kita tidak akan membiarkan tindakan segelintir oknum merusak ketentraman bersama. TNI siap bersinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan tokoh masyarakat untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta langkah-langkah preventif yang terukur,” kata Piek Budyakto, Sabtu 31 Januari.

Ia menegaskan, TNI siap berkolaborasi dengan seluruh unsur terkait guna menjaga stabilitas keamanan agar permasalahan serupa tidak terulang di kemudian hari.

Senada dengan itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Widi Rahman menyampaikan Kodam IX/Udayana mendukung penuh langkah sinergis yang ditempuh pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Bali.

“Kodam IX/Udayana berkomitmen memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah potensi konflik, menjaga kondusivitas wilayah, serta memastikan Bali tetap aman, damai, dan nyaman sebagai destinasi pariwisata dunia,” ujar Widi Rahman.

Dukungan tersebut disampaikan seiring pertemuan antara Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster dan diikuti sekitar 50 peserta.

Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Gubernur NTT Johanis Asadoma, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya, Kajati Bali Chatarina Muliana, Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Ida Idewa Agung Hadisaputra, Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono, serta sejumlah kepala daerah, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat dari Bali dan NTT.

Forum tersebut membahas isu-isu aktual terkait dinamika sosial kemasyarakatan, khususnya hubungan antara masyarakat Bali dan pendatang asal NTT, guna menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan secara komprehensif dari hulu hingga hilir melalui sinergi pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat, dengan mengedepankan pencegahan konflik horizontal serta perlindungan bagi seluruh warga yang tertib administrasi.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Johanis Asadoma menyampaikan permohonan maaf atas perilaku segelintir oknum warga NTT yang dinilai mengganggu keharmonisan di Bali. Ia menegaskan komitmen Pemprov NTT untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan mendukung penegakan hukum, serta mengimbau warga NTT di perantauan agar menghormati adat, budaya, dan hukum setempat.

Sejumlah kepala daerah dari wilayah Sumba juga menyatakan komitmen meningkatkan pembinaan masyarakat dan membuka lapangan kerja di daerah asal guna menekan potensi permasalahan serupa.

Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya dan Kajati Bali Chatarina Muliana menekankan pentingnya penguatan pengawasan melalui kelengkapan administrasi kependudukan, keterlibatan pemberi kerja, serta patroli siber untuk mencegah penyebaran konten provokatif.

Rapat tersebut ditutup dengan kesepakatan penerapan pola penanganan hulu hingga hilir, mulai dari rekomendasi dan pembekalan warga sebelum merantau hingga penegakan aturan administrasi di daerah tujuan, demi terwujudnya Bali yang aman, damai, dan harmonis.