JAKARTA - Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Jember meminta pemerintah memperhatikan nasib petani tembakau di Tanah Air. Jangan sampai ada kebijakan yang sarat dengan intervensi asing dan membuat masyarakat menjadi sengsara.
Hal ini disampaikan Ketua DPC APTI, M. Soleh menanggapi sikap Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang mendorong kepala daerah mengambil langkah pengendalian terhadap industri tembakau saat gelaran forum Asia Pacific Cities for Health and Development (APCAT) Summit 2026.
"Sampai hari ini, masih banyak masyarakat yang hidup dan bergantung pada tembakau. Bahan bangsa dan negara ini pun menikmati penerimaan dari cukai rokok. Kami menolak campur tangan asing yang mau bikin aturan semena-mena melarang tembakau," kata Soleh yang dikutip Jumat, 30 Januari.
Soleh juga menyatakan kekecewaannya pada Kemendagri yang cenderung tidak berpihak pada kelompok masyarakat kecil, seperti petani tembakau. "Kami tidak terima mata pencaharian kami diacak-acak,” tegasnya.
“Jangan sampai ada pejabat negara yang mau mendzolimi tembakau tapi negara sendiri menikmati hasil tembakau. Tolong dipikirkan nasib dan penghidupan rakyat kecil," sambung dia.
Senada, Buang Kurniawan selaku petani cengkeh dari Jawa Timur turut menolak intervensi asing yang berkaitan dengan seluruh ekosistem pertembakauan. Katanya, kretek dan cengkeh adalah komoditas utama yang tak terpisahkan dalam industri kretek yang jadi produk khas nusantara.
Penolakan ini juga bertujuan melindungi nilai ekonomi dan budaya yang telah lama melekat pada masyarakat di daerah penghasil. “Mengapa begitu mudahnya terpengaruh dengan kekuatan asing untuk mengintervensi kemerdekaan bangsa ini, sampai mau mencampuri urusan ekonomi dan otonomi,” tegas Buang.
“Kami mengingatkan kepada para pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan efek negatif atas segala regulasi yang akan dan sudah dibuat. Jangan sampai rakyat kecil, seperti petani yang jadi korban," ujar dia.
Buang menerangkan ekosistem pertembakauan menjadi tumpuan bagi 6 juta tenaga kerja dari hulu hingga hilir. Semakin ekosistem tembakau ditekan dampak langsung pada serapan tenaga kerja, serapan komoditas, dan penerimaan negara bakal terasa.
"Harus diakui bahwa tembakau dan cengkeh adalah komoditas yang menjadi penyangga ekonomi masyarakat mulai dari petani, pekerja pabrikan, UMKM, pekerja kreatif, dan masih banyak lagi. Sehingga jangan sampai lahir peraturan yang ujungnya merobohkan penyangga ekonomi," pungkasnya.
