JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menutup sementara tiga dapur mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tiga kecamatan, Kadupandak, Pegelaran, dan Cikalongkulon pascakeracunan 300 orang siswa.
Wakil Ketua Satgas MBG Cianjur Arif Purnawan mengatakan penutupan dilakukan hingga hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan Cianjur atau BPOM ke luar, serta pihaknya melakukan sejumlah investigasi mendalam ke tiga SPPG.
"Tiga mitra penyedia MBG yang ditutup sementara SPPG Sukagalih-Cikalongkulon, Sindangkerta 3 Pagelaran, dan Gandasari-Kadupandak, sedangkan investigasi difokuskan pada pengecekan ulang mulai dari proses pengadaan bahan baku, pengolahan, hingga pengepak-kan," katanya dilansir ANTARA, Rabu, 28 Januari.
Tim dari Dinas Kesehatan Cianjur yang memiliki ranah teknis sudah diturunkan untuk mengambil sampel sisa makanan, ketika terbukti ada kelalaian prosedur, pihak pengelola akan diberikan edukasi sebelum kembali diizinkan beroperasi.
Selama ini, sistem pengawasan di setiap dapur sudah berlapis, melibatkan kepala dapur, ahli gizi, hingga Koordinator Kecamatan (Korcam), namun pemeriksaan menyeluruh tetap dilakukan untuk memastikan titik permasalahan.
"Jangan sampai keracunan kembali menimpa siswa sebagai penerima manfaat, sehingga edukasi akan lebih ditekankan pada pengelola dan petugas SPPG sebelum kembali diizinkan beroperasi," katanya.
Diberitakan sebelumnya, sekitar 300 orang siswa penerima manfaat Makan Bergizi Gratis di tiga kecamatan di Cianjur, mengalami gejala keracunan sehingga mendapat perawatan dan penanganan medis di puskesmas dan rumah sakit setempat.
Sebagian besar mengeluh pusing, mual, muntah, dan diare usai menyantap menu MBG yang dibagikan, bahkan sejumlah siswa mengeluhkan hal yang sama saat pulang dari sekolah, sehingga dibawa ke puskesmas dan rumah sakit.
Tercatat sekitar 300 orang siswa di tiga kecamatan mendapat perawatan medis pada Selasa hingga Rabu pagi, sebagian besar sudah kembali pulang ke rumah setelah dinyatakan pulih dan tetap mendapat pengawasan dari tenaga kesehatan di pusat layanan kesehatan masyarakat.
