JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai perombakan (reshuffle) dari susunan Kabinet Merah Putih.
Hal itu disampaikan Prasetyo merespons berbagai pertanyaan terkait dinamika kabinet, termasuk isu pengisian sejumlah jabatan kabinet.
"Enggak ada," katanya dilansir ANTARA, Rabu, 28 Januari.
Prasetyo menjelaskan tidak adareshuffledalam arti perombakan kabinet. Perubahan yang terjadi sejauh ini hanya berkaitan dengan beralihnya penugasan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, yang saat ini tengah menjalani proses untuk menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
“Kalau maknanyareshuffleadalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang kemarin telah melalui prosesfit and proper testdi DPR, itu benar. Artinya ada, ada jabatan Wamenkeu yang ditinggalkan oleh beliau karena penugasan ke tempat yang lain,” ujar Prasetyo.
Terkait kekosongan jabatan Wamenkeu, Prasetyo menegaskan hingga kini belum ada keputusan untuk mengisi posisi tersebut.
Menurutnya, pemerintah masih menunggu rampungnya seluruh proses pengangkatan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang tengah berjalan.
Ia juga menepis adanya pembahasan mengenai kandidat calon Wamenkeu, termasuk soal jumlah wakil menteri yang akan mengisi pos tersebut.
Menurut Prasetyo, Presiden akan terlebih dahulu melakukan kajian dan meminta masukan dari Menteri Keuangan sebelum mengambil keputusan.
“Bapak Presiden pasti akan melakukan semacam kajian dan meminta pendapat, tentunya dengan Menteri Keuangan mengenai pengisian kembali jabatan Wamenkeu yang tadinya diisi oleh Pak Thomas Djiwandono, yang sekarang akan bertugas di Bank Indonesia,” katanya.
Prasetyo menyatakan hingga saat ini tidak ada rencanareshuffledi pos-pos kementerian lain. Ia juga menegaskan isu perombakan kabinet belum dibahas di internal Istana.
“Belum ada. Belum dibicarakan,” katanya menegaskan.
Ia juga mengatakan agenda Presiden hari ini hanya berfokus pada pelantikan DEN, tanpa agenda lain seperti pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R).
