BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyerukan langkah konkret yang melampaui sekadar respons darurat dalam menyikapi tragedi tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Tragedi yang terjadi pada Sabtu lalu tersebut kini mencatatkan angka yang memprihatinkan, dengan 17 warga dinyatakan meninggal dunia dan 71 lainnya masih dalam pencarian intensif oleh tim SAR gabungan.
Di tengah duka yang menyelimuti kaki Gunung Burangrang, Iwan menekankan bahwa hancurnya puluhan rumah warga adalah sinyal bahwa daya dukung lingkungan sudah berada di titik kritis.
"Ini bukan sekadar statistik, tapi sinyal bahwa daya dukung lingkungan di Bandung Barat sudah berada di titik kritis akibat alih fungsi lahan," tegas Iwan pada Senin (26/1).
Sebagai langkah solutif utama, Iwan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera mengoptimalkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2026 yang dialokasikan sebesar Rp328 miliar.
Politisi senior PKS ini menegaskan bahwa anggaran tersebut harus difokuskan pada pemulihan infrastruktur pencegah longsor secara permanen serta penyediaan hunian yang layak bagi lebih dari 400 jiwa pengungsi.
"Utamakan sisi humanis dulu, warga kita selamatkan, perbaikannya dipercepat, dan itu bisa menggunakan dana BTT," ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman memastikan kas daerah dalam posisi memadai untuk intervensi darurat, meski terdapat tanggung jawab lain di wilayah Bogor.
"Cukup, anggarannya tersedia ya," ucap Herman singkat.
Selain urusan logistik, Iwan Suryawan menyoroti temuan lapangan mengenai penggunaan plastik pada lahan perkebunan di puncak bukit yang diduga menghambat resapan air.
Ia mendesak pemerintah melakukan audit perizinan lahan secara menyeluruh dan mengembalikan fungsi hutan di kawasan hulu melalui reboisasi masif.
Iwan menyarankan kolaborasi melalui skema CSR perusahaan untuk menanam kembali pohon berakar kuat di area kritis yang selama ini beralih menjadi lahan pertanian semusim.
BACA JUGA:
Di sisi lain, Gubernur Dedi Mulyadi telah menginstruksikan bantuan stimulan sebesar Rp10 juta per Kepala Keluarga bagi para pengungsi untuk bekal hidup selama masa pemulihan.
Namun, Iwan mengingatkan bahwa solusi jangka panjang seperti relokasi permanen warga di zona merah tidak boleh diabaikan.
Ia juga menekankan pentingnya investasi pada teknologi Early Warning System (EWS) di titik rawan.
"Investasi alat deteksi dini jauh lebih murah dibanding biaya pemulihan pascabencana," tambah Iwan.
Ia meminta Pemkab Bandung Barat memperketat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kawasan perbukitan dan mengglorakan program Desa Tangguh Bencana (Destana).
Melalui integrasi langkah teknis dan kearifan lingkungan ini, diharapkan penanganan bencana di Jawa Barat tidak lagi menjadi rutinitas tahunan, melainkan sebuah transformasi menuju provinsi yang benar-benar tangguh.