93 Persen Wilayah Jabar Terancam Kemarau Ekstrem, Iwan Suryawan: Ketahanan Pangan Nasional Dipertaruhkan!

BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, memberikan atensi serius terhadap laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi 93 persen wilayah Jawa Barat akan dilanda musim kemarau sangat kering pada tahun 2026.

Iwan menegaskan bahwa kondisi ini bukan sekadar siklus cuaca biasa, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat yang harus segera diantisipasi dengan langkah mitigasi yang cepat dan terukur.

Peringatan dini BMKG yang menyebutkan puncak kemarau akan terjadi pada Agustus mendatang menuntut respons proaktif dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Iwan meminta Gubernur Dedi Mulyadi beserta jajarannya untuk tidak bekerja sendiri, melainkan meningkatkan koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat guna memastikan kesiapan infrastruktur dan logistik.

"Pak Gubernur bersama jajaran Pemprov harus segera duduk bersama Pemerintah Pusat untuk mengamankan anggaran darurat dan bantuan teknis. Kita harus memastikan distribusi air bersih melalui truk-truk tangki siap menyasar wilayah zona merah," ujar Iwan dalam keterangannya, Senin, 20 April 2026.

Kekhawatiran terdalam politisi PKS ini terletak pada sektor pertanian, mengingat Jawa Barat merupakan lumbung pangan nasional yang menyumbang sekitar 16 hingga 18 persen produksi beras nasional. Jika 93 persen wilayah mengalami kekeringan ekstrem, potensi gagal panen atau puso akan menjadi ancaman masif bagi stok pangan nasional.

"Angka kontribusi kita terhadap stok nasional sangat besar. Ini bukan hanya masalah perut warga Jabar, tapi masalah ketahanan pangan Republik Indonesia," tegas Iwan. Ia pun mendesak segera dilakukannya audit irigasi, optimalisasi pompanisasi, hingga pertimbangan teknologi modifikasi cuaca (TMC) lebih awal.

Selain urusan perut, Iwan juga menyoroti potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap menyertai kemarau panjang. Ia meminta BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran meningkatkan patroli rutin di area rawan guna meminimalisir risiko.

Iwan mengingatkan bahwa stabilitas harga pangan di pasar sangat bergantung pada kelancaran produksi di hulu, sehingga gangguan suplai dari Jawa Barat dipastikan akan memicu lonjakan inflasi bahan pokok yang membebani daya beli masyarakat.

Menutup pernyataannya, Iwan meminta jajaran OPD terkait untuk proaktif "menjemput bola" ke kementerian terkait di Jakarta agar terjadi sinkronisasi program penanganan kekeringan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk mulai membudayakan penghematan air (water saving) sejak dini.

"Kita tidak boleh menunggu sampai rakyat menjerit kehausan atau harga beras tak terjangkau. Antisipasi harus dilakukan hari ini juga demi keselamatan dan ketahanan pangan kita semua," pungkasnya.