Puan Sebut Persiapan Haji 2026 dan Alih Fungsi Hutan Jadi Isu Prioritas DPR Tahun Ini

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, kasus super flu hingga evaluasi izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan akan menjadi isu prioritas yang menjadi perhatian DPR tahun ini.

Hal itu disampaikan Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Januari.

Puan menyatakan, dalam fungsi pengawasan, DPR RI akan mengarahkannya pada pelaksanaan undang-undang maupun kebijakan pemerintah di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap Alat Kelengkapan Dewan.

“Sehingga kinerja Pemerintah dapat optimal dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat pembangunan,” ujar Puan dalam pidatonya.

Pada pembahasan di Alat Kelengkapan Dewan, Puan menyebut bahwa DPR RI akan memprioritaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat. Antara lain mengenai ketersediaan BBM, listrik, dan bahan pangan pasca bencana di Sumatera dan wilayah lainnya.

Selanjutnya adalah evaluasi pelaksanaan transportasi selama Natal dan tahun baru, evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di negara-negara yang sedang berkonflik, proses reformasi Polri, Kejaksaan RI, serta pengadilan untuk penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan tanpa diskriminatif, penanganan kasus super flu di beberapa wilayah di Indonesia, permasalahan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan,” kata Puan.

“Kemudian, persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1447 H/2026, serta evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan,” tambah Puan.

Puan pun menyinggung mengenai DPR yang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera dan Aceh.

“Terkait penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera dan Aceh yang telah memasuki fase rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana, DPR RI telah membentuk Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana,” ungkap Puan.

“(Pembentukan Satgas) untuk memastikan komitmen seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung lebih cepat, tepat manfaat, dan tepat waktu,” imbuh mantan Menko PMK itu.

Puan menambahkan, pada masa persidangan ini, DPR akan mengikuti serangkaian kegiatan multilateral yang akan berguna untuk meningkatkan kerja sama antarnegara dan memperkuat politik luar negeri Indonesia sebagai bagian dari diplomasi parlemen.

“Melalui diplomasi antarparlemen, DPR RI akan terus berperan aktif menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan setiap bangsa, penghormatan terhadap kedaulatan negara, penegakan prinsip kemanusiaan, serta keadilan dalam tatanan ekonomi global,” papar Puan.

Puan menyatakan DPR juga berkomitmen untuk melindungi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, mendorong terciptanya stabilitas dan perdamaian kawasan melalui dialog, kerja sama, dan saling pengertian di berbagai forum internasional.

“Sehingga Indonesia dapat tampil sebagai bangsa yang bermartabat, berdaulat, dan berkontribusi nyata bagi terciptanya tata dunia yang lebih baik, adil, damai, dan sejahtera,” ucapnya.

Puan kemudian membuka secara Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 DPR RI. “Tibalah saatnya, kita memasuki masa persidangan, menjalankan fungsi konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat,” terang Puan.