JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi memulai Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026. Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-7 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11), menyatakan bahwa polemik pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh akan menjadi salah satu bahasan utama DPR.
"Serta membahas penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC)," sebut Puan, menekankan bahwa permasalahan utang proyek strategis ini akan dievaluasi secara mendalam.
Masa Persidangan II ini akan berlangsung mulai hari ini, 4 November hingga 4 Desember 2025.
Apresiasi Penurunan Biaya Haji
Sebelum menyinggung masalah Whoosh, Puan terlebih dahulu memberikan apresiasi atas capaian Komisi VIII DPR bersama Menteri Haji dan Umrah RI. Kedua pihak telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 H/2026 M sebesar Rp87,4 juta, dengan besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang dibayarkan jemaah turun menjadi Rp54,1 juta.
Menurut Puan, penurunan Bipih ini adalah bukti pengelolaan dana haji yang efisien dan berkeadilan.
"Penetapan BPIH Tahun 2026 ini diharapkan menjadi wujud keseimbangan antara peningkatan kualitas layanan dan kemampuan finansial jemaah haji Indonesia," ujar Puan dalam pidatonya.
BACA JUGA:
Fokus Pengawasan: Dari Bencana hingga BPJS
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akan membahas sejumlah isu penting yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Beberapa isu krusial yang akan dibahas meliputi penanganan dan antisipasi bencana hidrometeorologi, penanganan kasus pencemaran radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Cikande dan percepatan rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
Selain itu, percepatan akses internet ke pelosok desa, pencapaian target swasembada pangan dan energi, serta pengaturan konten online pada platform digital dan evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Magang Nasional, dan Program 3 Juta Rumah.
Selain itu, DPR juga akan membahas rencana pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian di Gaza, evaluasi kebijakan penempatan uang negara pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan masalah dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan.
Puan menegaskan, dalam menjalankan fungsi check and balances, Pemerintah harus memiliki komitmen untuk menjalankan setiap rekomendasi yang dihasilkan oleh DPR RI demi kemaslahatan rakyat.
