JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Mafirion menanggapi penunjukkan Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dia berharap pengakuan dunia atas Indonesia ini menjadi momentum percepatan reformasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di level nasional.
“Menjadi Presiden Dewan HAM Dunia bukan sekadar prestise internasional, melainkan tanggung jawab besar untuk memimpin dengan keteladanan, dialog, dan prinsip keadilan global,” ujar Mafirion kepada wartawan, Rabu, 7 Januari.
Menurut Mafirion, kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia akan memperkuat posisi tawar diplomatik Indonesia dalam berbagai forum internasional. Ia menilai, ada sejumlah keuntungan strategis yang dapat diperoleh Indonesia dari jabatan tersebut.
“Sebagai representasi Global South, Indonesia akan memiliki ruang lebih luas untuk mengangkat isu-isu HAM dari perspektif negara berkembang, seperti hak atas pembangunan, keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, hingga dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan,” katanya.
Selain itu, Mafirion menilai, penunjukkan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM juga berdampak pada peningkatan citra dan kredibilitas internasional Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, perdamaian, dan hak asasi manusia.
Anggota komisi bidang HAM itu berpandangan, ada pengaruh yang lebih besar terhadap arah kebijakan HAM global melalui pendekatan dialog, kerja sama, serta pencegahan politisasi isu HAM yang kerap terjadi di forum internasional.
“Selain itu, kepemimpinan di Dewan HAM PBB juga berpotensi menjadi dorongan kuat bagi percepatan reformasi HAM di dalam negeri," katanya.
"Karenanya, standar dan perhatian internasional yang meningkat harus dijadikan pemicu untuk memperbaiki sistem perlindungan HAM nasional secara nyata,” tambah Mafirion.
Mafirion menambahkan, peran Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM Dunia juga akan memperkuat kepemimpinan Indonesia di kawasan ASEAN, khususnya dalam isu-isu HAM regional dan kemanusiaan.
Dampak tidak langsungnya, kata dia, adalah meningkatnya kepercayaan global terhadap stabilitas hukum dan politik Indonesia, yang pada akhirnya dapat menciptakan iklim investasi dan ekonomi yang lebih kondusif.
“Posisi tersebut benar-benar harus dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan nilai tawar dalam diplomasi baik di level regional maupun global,” kata Mafirion.
Seperti diketahui, Indonesia akan resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) di Jenewa, Swiss pada Kamis, 8 Januari.
Rencana penetapan tersebut disampaikan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto pada Senin, 5 Januari.
