JAKARTA - Pemerintah Korea Selatan berencana untuk melarang distribusi gratis gelas plastik sekali pakai, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengurangi limbah plastik, kata para pejabat pada Hari Rabu.
Kementerian Iklim, Energi dan Lingkungan mengumumkan dalam pengarahan kebijakan presiden sebelumnya pada hari yang sama, langkah ini akan dimasukkan dalam peta jalan pengurangan plastik yang komprehensif, yang dijadwalkan akan dirilis awal tahun depan.
Berdasarkan rencana tersebut, kafe dan bisnis lainnya akan diwajibkan untuk mengenakan biaya kepada pelanggan untuk gelas plastik sekali pakai.
Menteri Iklim Kim Sung-hwan mengatakan, pemerintah bermaksud untuk mengizinkan masing-masing bisnis untuk menetapkan harga mereka sendiri untuk gelas sekali pakai, sambil menetapkan kisaran harga minimum sekitar 100 won hingga 200 won untuk mencerminkan biaya produksi dan mencegah penggunaan yang berlebihan, dikutip dari The Korea Times 17 Desember.
Pengumuman ini muncul ketika pemerintah terus mengevaluasi kembali sistem deposit gelas sekali pakai, di mana pelanggan membayar deposit yang dapat dikembalikan sebesar 300 won saat menerima minuman dalam gelas sekali pakai dan menerima uang kembali setelah mengembalikannya.
Sistem ini dipromosikan di bawah pemerintahan Presiden Moon Jae-in sebelumnya dan awalnya dijadwalkan untuk implementasi nasional pada Juni 2022.
Namun, program ini dikurangi karena penentangan dari pemilik usaha kecil dan sejak itu dibatasi pada program percontohan di Kota Sejong dan Pulau Jeju, sehingga program ini praktis tidak aktif.
Meskipun sistem deposit diperkenalkan untuk mengurangi penggunaan gelas sekali pakai dan memungkinkan daur ulang berkualitas tinggi, para kritikus berpendapat bahwa sistem ini memberikan beban yang tidak proporsional pada usaha kecil tanpa secara signifikan mengurangi konsumsi secara keseluruhan.
Kendati demikian, daerah seperti Jeju menunjukkan tingkat pengembalian gelas yang lebih tinggi, yang menyoroti potensi efektivitasnya.
BACA JUGA:
Selain kebijakan gelas, kementerian mengatakan sedotan plastik sekali pakai dapat terus diberikan secara gratis atas permintaan pelanggan.
Pemerintah juga berencana untuk memperkenalkan kerangka kerja desain ramah lingkungan ala Korea, yang mendorong produsen untuk meminimalkan dampak lingkungan di seluruh siklus hidup produk, mulai dari produksi dan distribusi hingga penggunaan dan pembuangan.
Kementerian diharapkan akan merilis draf rencana pengurangan plastik pada awal minggu depan dan mengadakan audiensi publik untuk mengumpulkan umpan balik sebelum menyelesaikan kebijakan tersebut.