Jakarta — Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendesak asesmen cepat dan terukur terhadap cagar budaya yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Langkah ini dinilai krusial agar pemulihan situs budaya berjalan tepat sasaran dan terkoordinasi lintas pihak.
Pernyataan itu disampaikan Fadli Zon dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian Kebudayaan di Jakarta, Sabtu, 13 Desember 2025. Ia menyampaikan duka mendalam atas bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera dan menegaskan perlunya respons cepat negara pada fase pascabencana.
“Pemulihan harus didahului asesmen yang cepat dan akurat. Kita harus hadir tepat waktu, terkoordinasi, dan memastikan kebutuhan pemulihan situs serta ruang budaya segera dipetakan,” ujar Fadli.
Menurutnya, asesmen perlu melibatkan lintas instansi, komunitas, dan masyarakat. Hasilnya akan menjadi pedoman pemugaran cagar budaya sekaligus dasar dukungan psikososial berbasis budaya bagi warga terdampak.
Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha menekankan penguatan sinergi lintas unit agar instrumen layanan, termasuk Dana Indonesiana, benar-benar dimanfaatkan pelaku budaya.
BACA JUGA:
Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya pendidikan dan teknologi, untuk menjadikan kebudayaan sebagai motor ekonomi masa depan. Ia menekankan penguatan ekosistem data, hak kekayaan intelektual, standar industri, dan inkubasi di kota kreatif.
Inspektur Jenderal Fryda Lucyana menyatakan pengawasan Dana Indonesiana terus diperketat agar akuntabel dan berdampak. Sementara Dirjen PPPK Ahmad Mahendra menegaskan fokus pada revitalisasi aset budaya, inovasi digital, peningkatan kapasitas pelaku, dan manajemen talenta seni budaya.
Sementara, Dirjen Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan Endah T.D. Retnoastuti menyebut agenda repatriasi, nominasi UNESCO, serta kerja sama internasional terus berjalan. Upaya ini ditopang empat pilar kebijakan: pendidikan, ekonomi budaya, diplomasi budaya, dan kebudayaan sebagai pemersatu.
Rapat ini menjadi forum konsolidasi untuk memastikan pemajuan kebudayaan berjalan efektif, relevan, dan responsif terhadap krisis.