JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal menanggapi rekam komisinya, Endipat Wijaya yang mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk lebih proaktif dan masif dalam menyebarkan informasi mengenai kinerja pemerintah dalam penanganan bencana, khususnya banjir dan longsor di Sumatra.
Pasalnya, pemberitaan mengenai bantuan pemerintah kalah viral dengan bantuan yang digalang relawan.
Menurut Syamsu Rizal, logika membandingkan bantuan negara dengan solidaritas masyarakat justru keliru dan tidak perlu. Ia menegaskan bahwa gotong royong adalah kekuatan terbesar bangsa dan merupakan bentuk supremasi rakyat yang tidak boleh dibanding-bandingkan.
“Ya saya kira justru disitulah kekuatan masyarakat, itulah supremasi rakyat. Dan ini wajar karena memang kita ini abdi rakyat, bukan sebaliknya,” ujar Syamsu Rizal di Jakarta, Selasa, 9 Desember.
Eks Wakil Walikota Makassar itu menilai bahwa kemampuan masyarakat membantu sesamanya tanpa fasilitas negara adalah bukti ketangguhan sosial yang harus disyukuri, bukan direspons seperti kompetisi dengan pemerintah.
“Rakyat tanpa dibekali fasilitas apa pun oleh negara ternyata mampu memberikan bantuan. Itu seharusnya kita syukuri bahwa sikap gotong royong, saling membantu antar sesama masih ada dan terbukti kokoh di antara anak bangsa,” katanya.
Legislator PKB dari Dapil Sulawesi Selatan I itu pun menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir dan membantu warga dalam kondisi apa pun, khususnya ketika terjadi bencana seperti banjir bandang, tanpa perlu menunggu proses viralisasi atau pencitraan.
“Pemerintah tanpa diviralkan pun ya wajib bantu masyarakat, siapapun itu, apalagi yang terdampak bencana banjir bandang,” tegasnya.
Ia lantas mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, bukan saling menonjolkan siapa yang paling terlihat memberi bantuan.
"Gotong royong adalah identitas bangsa yang tidak boleh hilang," pungkas Syamsu Rizal.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk lebih proaktif dan masif dalam menyebarkan informasi mengenai kinerja pemerintah dalam penanganan bencana, khususnya banjir dan longsor di Sumatra.
Desakan keras ini disampaikan Endipat saat rapat kerja bersama Komdigi di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 8 November.
Menurut Endipat, minimnya informasi yang tersebar membuat kerja keras pemerintah, termasuk bantuan triliunan rupiah, seolah-olah tenggelam oleh viralnya donasi yang digalang pihak lain. Kondisi ini bahkan cenderung memunculkan anggapan bahwa pemerintah tidak bergerak.
"Kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdigi ini -informasi itu sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain," katanya dikutip dari kanal YouTube Komisi I DPR RI Channel, Selasa, 9 Desember.
Endipat lantas menyinggung aksi konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project Ferry Irwandi yang menggalang donasi di Kitabisa.com, dan berhasil mengumpulkan donasi lebih dari Rp10 miliar dalam 24 jam. Donasi yang terkumpul sudah disalurkan ke sejumlah titik terdampak banjir dan tanah longsor di tiga provinsi, Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Meski tidak secara eksplisit menyebut nama Ferry, Endipat menyindir, ada pihak-pihak yang ingin disebut paling kerja di titik bencana. Ia juga tidak terima tudingan pemerintah tidak hadir ketika memberikan bantuan kepada korban.
"Ada namanya orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal ada orang baru datang baru bikin satu posko ngomong pemerintah gak ada.Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana," kata Endipat.
BACA JUGA:
"Jadi yang kira-kira yang seperti-seperti itu Bu mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigiuntuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat," pungkasnya.