Jakarta Predikat Kota Bahagia Tapi Banyak Warga Depresi, Stafsus Pramono: Tidak Bertentangan, Melainkan Melengkapi

JAKARTA - Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim merespons temuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mengungkap persentase warga yang mengalami depresi di Jakarta lebih tinggi dari angka nasional.

Padahal, Jakarta ditempatkan pada urutan ke-18 dari 20 kota paling bahagia di dunia versi survei majalan Time Out. Menurut Chico, keduanya justru bukan hal yang bertentangan.

"Dua hal ini tidak saling bertentangan, melainkan melengkapi. Jakarta memang punya banyak alasan untuk dibanggakan dan dicintai warganya, tapi kami tetap aware ada segmen masyarakat yang sedang berjuang dengan kesehatan jiwa," kata Chico kepada wartawan, Senin, 24 November.

Chico menjelaskan, predikat “kota bahagia” merujuk pada survei global Time Out 2025 yang menempatkan Jakarta di peringkat 18 dunia sebagai kota paling menyenangkan untuk ditinggali dan dikunjungi. Sehingga, tak berkaitan dengan kondisi psikologis penduduknya.

"Penilaiannya berdasarkan keberagaman kuliner, keramahan warga, akses hiburan, ruang terbuka hijau, dan semangat gotong royong, bukan pengukuran langsung tingkat depresi," tutur Chico.

Lebih lanjut, Chico menilai, kondisi 1,5 persen warga Jakarta dengan usia di atas 15 tahun mengalami depresi terjadi karena Jakarta merupakan kota dengan beban hidup warganya yang cukup tinggi.

"Angka ini menjadi pengingat bagi kami bahwa tekanan kehidupan di ibu kota memang nyata, dan kami terus bekerja keras untuk menekan angka tersebut," ucapnya.

Diketahui, Kementerian Kesehatan mencatat bahwa penduduk DKI Jakarta berusia di atas 15 tahun yang mengalami depresi mencapai 1,5 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang berada di kisaran 1,4 persen. Data ini diungkapkan dalam sebuah seminar daring yang menyoroti kondisi kesehatan jiwa masyarakat.

Masalah kesehatan jiwa pada kelompok usia tersebut juga menempati posisi kedua dari sepuluh penyakit dengan jumlah kasus tertinggi.

Sementara itu, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan angka masalah kesehatan mental tertinggi, yakni 4,4 persen, melebihi rata-rata nasional sebesar 2 persen. Di Jakarta, prevalensi masalah kesehatan jiwa berada di angka 2,2 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023.

Kemenkes menyoroti rendahnya akses pengobatan bagi masyarakat yang mengalami gangguan mental. Hanya sebagian kecil penderita kecemasan maupun depresi yang mencari bantuan profesional. Rendahnya kesadaran terhadap gejala serta stigma negatif terkait kesehatan jiwa menjadi faktor utama yang menghambat masyarakat untuk datang ke psikolog atau psikiater.

Stigma ini membuat banyak orang mengabaikan gejala awal, yang berpotensi menyebabkan kondisi semakin memburuk. Padahal, penanganan sejak dini penting untuk mencegah depresi ringan berkembang menjadi gangguan yang lebih berat.