Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah resmi menetapkan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai salah satu penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2025. Pengumuman tersebut dijadwalkan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Pahlawan, Senin 10 November.

Keputusan pemberian gelar ini didasarkan pada jasa Soeharto dalam menjaga stabilitas nasional dan membangun fondasi ekonomi Indonesia selama masa kepemimpinannya. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyebut ada 10 tokoh yang akan menerima gelar tahun ini.

“Pemberian gelar ini merupakan bentuk penghormatan negara kepada para tokoh yang berperan besar dalam perjalanan bangsa, termasuk (Pak Harto),” ujar Prasetyo di Jakarta, Minggu 9 November.

Menurutnya, proses penetapan dilakukan melalui kajian panjang oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). Dewan ini melibatkan sejarawan, akademisi, serta tokoh masyarakat untuk menilai kontribusi tiap calon penerima.

Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan GTK, Fadli Zon, menjelaskan bahwa Soeharto diusulkan oleh masyarakat dan dinilai telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan dan ketahanan nasional selama 32 tahun masa kepemimpinannya.

“Beliau berhasil membawa Indonesia mencapai kemandirian pangan, pertumbuhan ekonomi stabil, dan peran aktif di tingkat internasional. Aspek-aspek itu menjadi dasar penilaian kami,” ujar Fadli.

[see_also]

- https://voi.id/berita/531978/diperkirakan-ada-104-ribu-kasus-tbc-di-jawa-tengah-baru-ditemukan-72-ribu

- https://voi.id/lifestyle/531736/5-tarian-daerah-sumatera-utara-dan-penjelasan-maknanya

- https://voi.id/olahraga/531985/benjamin-sesko-cedera-lutut-manchester-united-ketar-ketir

[/see_also]

Ia juga menegaskan, penetapan ini murni melalui proses akademik dan tidak terkait dengan perdebatan sejarah seputar peristiwa 1965-1966. “Kita bicara berdasarkan data dan fakta sejarah, bukan asumsi politik,” tegasnya.

Selain Soeharto, pemerintah juga akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada beberapa tokoh lain, di antaranya Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh perempuan Marsinah asal Nganjuk.