Demokrasi Indonesia Terancam, Pengamat Soroti Kasus Zohran Mamdani di AS

JAKARTA - Demokrasi Indonesia dinilai tengah menapaki jalur berbahaya seperti Amerika Serikat. Hal itu disampaikan akademisi Dr Hidayat Alhamid dalam keterangannya, Selasa, 4. November.

Menurut pemerhati kebijakan sosial dan lingkungan asal Papua ini, fenomena politik yang menimpa Zohran Mamdani di New York menunjukkan bagaimana demokrasi dapat dikooptasi kekuatan modal, media, dan politik ketakutan. Zohran Kwame Mamdani, imigran muslim keturunan Asia berusia 34 tahun yang mencalonkan diri sebagai Gubernur New York, diserang karena identitasnya.

“Rivalnya lebih memilih menakut-nakuti publik. Tuduhan ekstremis dan anti-Amerika diarahkan kepadanya,” kata Hidayat. Ia menilai serangan itu bukan kritik kebijakan, melainkan upaya pembunuhan karakter.

Hidayat menyebut demokrasi Amerika kini menunjukkan wajah “telanjang”.  Dikendalikan ketakutan dan kepentingan pemilik modal, bukan suara rakyat.

Padahal, kata dia, gagasan Zohran Mamdani soal affordability—perumahan, transportasi, dan kebutuhan dasar terjangkau—mendapat dukungan warga kelas pekerja. “Keberpihakan dianggap ancaman bagi sistem yang melayani elite,” ujarnya.

Pria yang sering terlibat dalam forum internasional tentang hal azasi manusia dan sosial asal Papua ini menilai situasi serupa mulai tampak di Indonesia. Partai politik disebut kehilangan kompas moral dan berubah menjadi mesin elektoral. Kultus individu menguat dan kritik sering dianggap pengkhianatan. “Pembunuhan karakter, politik identitas, dan serangan buzzer menggantikan debat kebijakan,” katanya mengingatkan.

Lebih lanjut Hidayat mengatakan, “Sayangnya, pelajaran dari Amerika itu tidak membuat Indonesia waspada.” Dengan tegas ia menyatakan, “Justru sebaliknya, kita sedang meniru pola yang sama.”

Demokrasi Indonesia, menurutnya, kian kehilangan arah dan integritas. Partai politik bukan lagi ruang adu ide dan gagasan. Mereka berubah menjadi mesin elektoral yang bekerja tanpa kompas moral.

Hidayat menyoroti menguatnya kultus individu dalam politik nasional. Lahirnya organisasi seperti Projo menjadi contoh bagaimana kesetiaan personal kini dianggap lebih penting daripada tanggung jawab politik. Seolah mencintai pemimpin adalah tugas ideologis yang wajib dipatuhi. Padahal, demokrasi yang sehat tidak pernah membutuhkan pengkultusan siapa pun. Yang dibutuhkan adalah sistem yang berani mengoreksi kekuasaan — bukan melindunginya.

Pola lain juga mulai muncul. Politik identitas, pembunuhan karakter, hingga penggunaan buzzer untuk membungkam kritik. Perdebatan tentang kebijakan tersingkir oleh drama personal, gosip moral, dan serangan emosional. “Demokrasi kita, pelan tapi pasti, sedang direduksi menjadi pertunjukan sinetron kekuasaan,” kata Tenaga Ahli Gubernur Papua Barat Daya ini.

Ia menegaskan, jika tren ini dibiarkan, rakyat akan kehilangan suara dan demokrasi hanya hidup di atas kertas. Karena itu, ia mendorong Indonesia menjaga sistem politik yang mampu mengoreksi kekuasaan.

“Demokrasi sehat membutuhkan warga yang berpikir, bukan pemuja pemimpin,” tegas Hidayat.