Mesir Desak Resolusi DK PBB untuk Pembentukan Misi Penjaga Perdamaian di Gaza

JAKARTA - Mesir mendesak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa "sesegera mungkin" untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian di Gaza, kata Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty.

Dalam wawancara dengan The National di Aswan Menlu Abdelatty memaparkan fondasi Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) dan mandat utama Dewan Perdamaian yang diusulkan, yaitu memantau aliran dana bantuan.

Namun, ia mengatakan "tidak dapat diterima jika pihak asing" menjalankan Gaza, dan menegaskan misi pasukan dan Dewan Perdamaian seharusnya memberikan dukungan bagi Palestina untuk menjalankan urusan mereka sendiri.

"Pertama-tama, kita perlu memiliki resolusi Dewan Keamanan sesegera mungkin untuk mendukung rencana ini dan juga untuk memberikan legitimasi bagi ISF ini, Pasukan Stabilisasi Internasional, dan untuk mengidentifikasi mandat dan misinya sendiri," kata Menlu Abdelatty kepada The National seperti dikutip 21 Oktober.

"Ini sangat, sangat penting," tegasnya, seraya menambahkan Mesir "siap berpartisipasi dalam semua format, tetapi dengan parameter tertentu" yang akan dirinci dalam resolusi Dewan Keamanan melalui "mandat yang jelas".

Sumber-sumber sebelumnya mengatakan kepada The National, Kairo diperkirakan akan memimpin pasukan stabilisasi Gaza yang terdiri dari empat negara, yang terdiri dari setidaknya 4.000 tentara dari Mesir, Azerbaijan, Turki dan Indonesia.

Sumber-sumber tersebut mengatakan, telah diputuskan bahwa pasukan tersebut tidak akan memiliki persenjataan berat dan akan mengandalkan senjata api ringan dan kendaraan lapis baja. Pasukan ini awalnya akan dikerahkan di wilayah-wilayah yang telah ditarik militer Israel berdasarkan tahap pertama rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Misinya seharusnya menjaga perdamaian, bukan menegakkan perdamaian," kata Menlu Abdelatty.

Ia menjelaskan, pasukan tersebut – serta Dewan Perdamaian yang akan dipimpin Trump, bersama politisi lain seperti mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair – juga harus membantu menyediakan layanan dasar bagi masyarakat di Gaza dan dukungan bagi para petugas polisi melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas.

"Tentu saja tidak akan dapat diterima jika orang asing yang mengelola Gaza," tambahnya.

Lebih jauh Menlu Abdelatty mengatakan Dewan Perdamaian hadir untuk memberikan dukungan, berkoordinasi dengan Israel, dan "memantau aliran uang dan dana untuk bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza".

"Uang ini akan berasal dari para donor, dan mereka memiliki hak penuh untuk memastikan adanya mekanisme pemantauan dan pengawasan di mana uang tersebut akan dibelanjakan," ujarnya.

Meskipun fase pertama perjanjian gencatan senjata Gaza sebagian besar telah dilaksanakan, situasi di lapangan masih kompleks. Perhatian kini beralih ke fase kedua, yang akan berfokus pada pembubaran Hamas, memastikan penarikan penuh Israel, dan menentukan tata kelola Gaza, tetapi kekhawatiran akan runtuhnya gencatan senjata telah muncul dalam beberapa hari terakhir.

Israel dan Hamas saling menuduh telah melanggar kesepakatan tersebut. Setidaknya 44 orang tewas dalam puluhan serangan udara Israel di Gaza pada Hari Minggu, menghancurkan seminggu yang relatif tenang sejak gencatan senjata diumumkan.

Israel mengatakan serangkaian serangan itu dipicu oleh militan Hamas yang melepaskan tembakan dan rudal anti-tank ke arah pasukannya di Rafah, Gaza selatan. Serangan itu dibantah oleh kelompok militan Palestina tersebut. Militer Israel mengatakan dua tentara tewas.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat menggagalkan kesepakatan yang dimediasi oleh Mesir, Qatar, Turki dan Amerika Serikat.

"Tantangannya memang ada, tetapi yang terpenting adalah kedua belah pihak memenuhi komitmen mereka, dan yang terpenting, menjaga keterlibatan Amerika. Itulah sebabnya kami berkomunikasi setiap hari dengan mereka," tandas Menlu Abdelatty.