Aneh Tapi Nyata! BPJS Kesehatan Masuk Nominasi Nobel Perdamaian — Mungkin Karena Pasiennya Belajar Sabar

JAKARTA - BPJS Kesehatan menorehkan sejarah penting karena tercatat sebagai organisasi Indonesia pertama yang dinominasikan untuk meraih Hadiah Nobel Perdamaian atau Nobel Peace Prize tahun ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

"Sejak Indonesia merdeka, ini menandai pertama kalinya sebuah lembaga Indonesia dinominasikan untuk Hadiah Nobel," ujar Mukti di Jakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu 18 Oktober.

Ia menyebut, nominasi BPJS Kesehatan diajukan oleh Centre for Peace and Security dari Universitas Coventry, Inggris.

Menurut Ghufron, pencalonan BPJS Kesehatan didasarkan pada prinsip gotong royong yang menjadi inti dari program jaminan kesehatan nasional dan mencerminkan nilai-nilai perdamaian serta kemanusiaan karena membuka peluang lebih luas masyarakat membutuhkan bisa mengakses layanan kesehatan.

"Martabat manusia dijunjung tinggi ketika sesama manusia saling membantu. Dengan semangat gotong royong, orang kaya membantu yang miskin dan yang sehat membantu yang sakit. Begitu juga dengan muda membantu yang lanjut usia," tambahnya.

Ia menilai, dibandingkan dengan Grameen Bank peraih Nobel Perdamaian 2006 yang didirikan oleh Muhammad Yunus dari Bangladesh, BPJS Kesehatan dari Indonesia sebenarnya punya dampak positif yang jauh lebih besar untuk masyarakat.

“Jika dibandingkan dengan Grameen Bank Bangladesh, yang menerima Hadiah Nobel Perdamaian, BPJS Kesehatan menawarkan manfaat lebih besar bagi semua orang,” tutup Ghufron.

Namun, di tengah kebanggaan atas pencapaian internasional ini, sejumlah kalangan menilai masih ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan BPJS Kesehatan, terutama terkait pelayanan di lapangan. Salah satu masalah yang masih sering dikeluhkan peserta adalah panjangnya antrean di fasilitas kesehatan.

Pengamat kebijakan publik, Sarite Rukmini, menilai penghargaan dan nominasi internasional seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi BPJS untuk memperbaiki sistem pelayanan dasar, termasuk manajemen antrean dan komunikasi dengan peserta.

“Prestasi ini patut diapresiasi, tapi masyarakat juga berharap BPJS bisa lebih sigap memperbaiki persoalan antrean yang masih sering dikeluhkan. Keberhasilan di tingkat global seharusnya berbanding lurus dengan kenyamanan peserta di dalam negeri,” ujar Sarite.

Menurutnya, keberlanjutan program jaminan kesehatan tidak hanya diukur dari perluasan cakupan, tetapi juga dari mutu layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di rumah sakit dan klinik.