Bagikan:

JAKARTA - Ketidakpastian masih menyelimuti rencana pembukaan kembali perlintasan Rafah di Jalur Gaza bagi warga, karena Israel belum menetapkan tanggal resmi pembukaan perbatasan tersebut.

Tarik ulur dibukanya perbatasan Rafah terjadi di tengah saling tuding antara Israel-Hamas soal pelanggaran gencatan senjata.

Badan Koordinasi Pemerintah Israel di Wilayah Palestina (COGAT) yang berada di bawah militer dan bertanggung jawab atas aliran bantuan ke Gaza, mengatakan dalam pernyataannya, tanggal pembukaan terminal perlintasan bagi warga akan diumumkan kemudian setelah seluruh persiapan selesai dilakukan, bekerja sama dengan pihak Mesir.

Perlintasan Rafah sebelumnya dijadwalkan dibuka kembali pada Rabu, 15 Oktober, sebagai bagian dari tahap pertama pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang mulai berlaku pada Jumat pekan lalu.

Namun, COGAT menegaskan bantuan kemanusiaan tidak akan disalurkan melalui perlintasan Rafah karena “hal tersebut tidak disepakati pada tahap mana pun.”

Badan itu juga mengklaim bantuan kemanusiaan “tetap disalurkan ke Jalur Gaza melalui perbatasan Kerem Shalom dan sejumlah pos lintas lainnya setelah menjalani pemeriksaan keamanan oleh Israel.”

Sejak Mei 2024, militer Israel menutup akses keluar-masuk warga Palestina melalui perlintasan Rafah, satu-satunya jalur penghubung Gaza dengan dunia luar yang sebelumnya tidak berada di bawah kendali Tel Aviv sebelum perang dimulai pada Oktober 2023.

Menurut laporan media Israel, Tel Aviv menolak membuka kembali perlintasan tersebut hingga seluruh jenazah sandera Israel yang ditahan Hamas berhasil dikembalikan.

Hamas telah membebaskan 20 sandera Israel yang masih hidup dan menyerahkan jenazah 10 lainnya sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, dengan imbalan pembebasan hampir 2.000 tahanan Palestina.

Kelompok perjuangan Palestina itu, menyatakan mereka “berupaya keras” mencari sisa jenazah para sandera lainnya.

Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas dicapai pekan lalu berdasarkan rencana yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Tahap pertama mencakup pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina, sementara tahap berikutnya mencakup rekonstruksi Gaza serta pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa keterlibatan Hamas.

Sejak Oktober 2023, serangan Israel di Jalur Gaza menewaskan hampir 68.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta membuat wilayah tersebut nyaris tidak layak huni.