Ketahanan Pangan Jadi Fokus Prabowo, Pakar Ingatkan Pemerintah Perkuat Komunikasi ke Kelas Menengah

JAKARTA - Isu ketahanan pangan kembali menjadi perhatian publik di Tanah Air. Meski dinilai sudah bergerak ke arah yang lebih konkret, para pakar menilai masih ada sejumlah pekerjaan rumah, terutama dalam memperluas komunikasi dan pemerataan pencapaian swasembada di berbagai sektor.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai perhatian pemerintah terhadap isu pangan makin terlihat jelas dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Isu ketahanan pangan menjadi menarik karena menjadi fokus Presiden Prabowo dalam membawa Indonesia menuju kedaulatan pangan,” ujar Hendri dalam diskusi "1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Apa Kabar Ketahanan Pangan?” yang digelar Lembaga Survei KedaiKOPI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 Oktober.

Hendri mengingatkan bahwa komunikasi pemerintah soal pangan belum sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat menengah. Ia menyebut, lapisan ini justru punya peran besar dalam membentuk opini publik.

“Komunikasi pangan itu jarang menyentuh kelas menengah. Repotnya di kelas menengah ini, dia satu menguasai media komunikasi, dua dia jarang di-touch oleh pemerintah,” ujar Hendri.

“Pemerintah ini banyak mengurus kelas bawah. Sehingga yang kelas menengah ini nanti, itu kita tunggu kapan. Tapi masalahnya, jika kelas menengah lama-lama tidak ditangani makin lama akan membuat pemerintah pusing,” tambahnya.

Dari sisi persepsi masyarakat, hasil riset yang dipaparkan peneliti Litbang Harian Kompas, Budiawan Sidik Arifianto, menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap sektor pertanian relatif tinggi.

“Kepuasan mereka terhadap kinerja pertanian ini relatif sangat tinggi ya, sekitar 71 persen. Masyarakat masih menyambutnya secara positif,” jelas Budiawan.

Ia menambahkan, mayoritas masyarakat juga percaya bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga gabah kering panen (GKP) akan berdampak positif pada kesejahteraan petani.

“Masyarakat yakin sebanyak 77 persen bahwa menaikkan harga GKP dapat meningkatkan kesejahteraan petani," ujarnya.

Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia, Ninasapti Triaswati, menilai capaian swasembada pangan Indonesia belum merata di semua komoditas. Menurutnya, keberhasilan swasembada baru terlihat di sektor beras, sementara kedelai dan gula masih menjadi pekerjaan rumah besar.

“Sebetulnya target swasembada itu apa? Sebetulnya yang sudah mencapai swasembada itu beras walaupun masih ada impornya. Tapi yang belum dan masih problem, kedelai dan gula sebetulnya,” ujarnya.

Ninasapti juga menyoroti bahwa fokus kebijakan pangan selama ini masih lebih banyak tertuju pada sektor pertanian.

“Secara luas sebetulnya, kalau kita fokus swasembada pangan, masih terhadap pertanian, bukan peternakan dan perkebunan,” tambahnya.

Pakar pangan Universitas Andalas, M. Makky, menilai perhatian pemerintah terhadap petani meningkat signifikan dalam satu tahun terakhir. Ia menilai pendekatan pemerintah kini lebih banyak dilakukan langsung di lapangan melalui penyuluh pertanian.

“Pemerintah perhatiannya besar sekali. Penyuluh pertanian sekarang sudah aktif dan siaga di lahan-lahan. Itu bukti nyata bahwa perhatian terhadap petani semakin meningkat,” ucap Makky.

Menurutnya, ketahanan pangan tidak cukup dibangun hanya lewat kebijakan dari pusat, tetapi juga lewat pendampingan dan pemberdayaan petani di tingkat akar rumput. Pendekatan berbasis lapangan, kata dia, akan lebih efektif dalam menjaga stabilitas produksi dan distribusi pangan nasional.