Ancam Ekosistem, Komisi IV DPR Desak KKP Cabut Ijin PKKPRL Pulau Pari

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah mencabut izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) pada pihak swasta, yang dinilai mengancam ekosistem Pulau Pari.

Alex mengingatkan bahwa proyek reklamasi yang dilakukan di pulau-pulau dengan potensi wisata akan lebih besar mudharatnya ketimbang manfaat.

"Pada setiap proyek reklamasi, dampak nyatanya adalah kerusakan pada ekosistem perairan laut. Memperbaikinya perlu waktu lama dan biaya besar," ujar Alex kepada wartawan, Jumat, 10 Otkober.

Menurut Alex, izin ini membuka jalan bagi korporasi untuk melakukan ekspansi proyek-proyek yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem pulau kecil. Apalagi, Pulau Pari merupakan salah satu “surga” kecil yang menjadi destinasi wisata paling populer di Kepulauan Seribu.

Dari laporan yang diterimanya, pemberian izin PKKPRL tersebut telah membuat Pulau Pari dan warganya menanggung beban berlipat sekaligus mengancam eksistensi pulau ini. Karenanya, Alex meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran agar mencermati kembali salah satu misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pembangunan, serta pelestarian alam dan budaya.

"Investasi memang diperlukan, tetapi juga harus mempertahankan keotentikan alam Indonesia," tegas Alex.

"Seperti yang disebut ulama kharismatik asal tanah Minang, Buya Hamka, bak sekeping sorga di bumi," sambung Legislator dari Dapil Sumatera Barat I itu.

Alex menegaskan, mempertahankan keotentikan alam Indonesia sangat penting mengingat data yang dirilis Badan Informasi Geospasial (BIG) per Desember 2024, negara ini memiliki 17.380 pulau. Jumlah ini mencakup pulau-pulau yang sudah memiliki nama dan koordinat geografis.

“Jangan sampai, secarik izin PKKPRL ini, Indonesia yang dikenal sebagai zamrudnya khatulistiwa jadi tinggal pemanis kata, karena ekosistem alamnya telah hancur,” tegas Alex.

Daripada melakukan reklamasi pulau untuk kepentingan wisata, Alex pun meniali, lebih baik pemerintah dan swasta mendongkrak pariwisata yang sudah ada. Ia mencontohkan seperti Candi Borobudur dan Pulau Komodo yang perlu perhatian serius.

"Hari ini, pariwisata minat khusus, masih belum digarap secara serius oleh pemerintah seperti Candi Borobudur, Raja Ampat, Pulau Komodo, Mentawai dan banyak lagi lainnya," pungkasnya.