APBD DKI Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono ke Anak Buah: Jangan Mengeluh

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta anak buahnya tidak mengeluhkan kebijakan efisiensi anggaran setelah dana transfer yang mencakup dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke Jakarta dipangkas sebesar Rp15 triliun.

Menurut Pramono, pengurangan anggaran ini sebagai momentum untuk mengubah pola pikir birokrasi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI agar bekerja lebih kreatif dan efisien.

"Saya yakin pasti bisa. Saya sudah mencanangkan, enggak boleh ada yang mengeluh siapa pun di ruang publik walaupun anggarannya saya potong juga,” ujar Pramono di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Oktober.

Pemprov DKI sejatinya telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan dengan nominal jumbo, yakni sebesar Rp95,35 triliun.

Dari rancangan itu, diproyeksikan penerimaan transfer berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemeritah pusat pada 2026 mencapai Rp26 triliun.

Namun, baru-baru ini Kementerian Keuangan memutuskan untuk mengurangi dana transfer sebesar Rp15 triliun menjadi hanya Rp11 triliun. Dengan begitu, proyeksi APBD DKI tahun depan terpaksa dikurangi menjadi Rp79,06 triliun.

Menurut Pramono, pengurangan dana ini justru menjadi tantangan untuk membangun kreativitas di tubuh ASN DKI. Ia ingin jajaran pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan besarnya anggaran, melainkan berinovasi agar program tetap berjalan efektif.

"Yang di-challenge dari peristiwa ini adalah kreativitas. Kreativitas. Maka Saudara-saudara sekalian, kalau ingin melihat Jakarta lebih baik, mudah-mudahan satu tahun ke depan, pertengahan tahun, Jakarta saya yakin akan berubah. Beberapa hal yang sudah dipersiapkan untuk dibangun secara fisik, tetapi yang paling utama yang harus dirubah adalah mentalnya,” urai Pramono.

Pramono menjadi salah satu dari puluhan gubernur yang menerima pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat dalam anggaran 2026. Dari kondisi ini, Ia mengambil kesimpulan Jakarta harus mulai melebarkan cara untuk meningkatkan pendapatan daerah.

"Saya bilang sama Menteri Keuangan, ‘Saya tidak akan mengeluh sedikit pun.’ Bahkan akhirnya beliau yang datang ke kantor menawarkan A, B, C dan sebagainya sebagai bentuk kerja sama," imbuh dia.