Pramono Bakal Kurangi Perjalanan Dinas Pemprov DKI dan Belanja Makan-Minum Imbas Pemangkasan Dana Transfer 

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap Pemprov DKI terpaksa melakukan efisiensi anggaran dalam APBD tahun 2026. Hal ini sebagai buntut pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta hingga Rp15 triliun.

Pramono mencontohkan, Pemprov DKI akan mulai mengurangi kegiatan perjalanan dinas, belanja makan-minum, dan program kerja atau pembangunan yang masih bisa ditunda untuk tak dilaksanakan tahun depan.

"Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 6 Oktober.

Selain itu, Pemprov DKI juga akan mencari solusi lain untuk menutupi kebutuhan anggaran tahun 2026 dari pemangkasan dana transfer tersebut.

Salah satu yang diincar adalah peningkatan pendapatan daerah dari pihak swasta, mulai dari kerja sama program pembangunan hingga penarikan dana kompensasi dari koefisiensi lantai bangunan (KLB).

"Salah satu hal yang akan saya lakukan adalah melakukan kreatif financing. Hal-hal yang bisa katakanlah dibangun dengan berpartner, kerja sama, mitra strategis, ataupun dari dana KLB, SLF, SP3L, dan sebagainya, tetap akan dilakukan," ujar Pramono.

DPRD dan Pemprov DKI sedianya sudah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan dengan nominal jumbo, yakni sebesar Rp95,35 triliun.

Dari rancangan itu, diproyeksikan penerimaan transfer berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemeritah pusat pada 2026 mencapai Rp26 triliun.

Namun, baru-baru ini Kementerian Keuangan memutuskan untuk mengurangi dana transfer sebesar Rp15 triliun menjadi hanya Rp11 triliun. Sehingga, proyeksi APBD DKI tahun depan terpaksa dikurangi menjadi Rp79,06 triliun.