KPK Bakal Cek Laporan Kekayaan 200 Calon Pejabat Kementerian Haji dan Umrah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengecek laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ratusan calon pejabat Kementerian Haji dan Umrah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengecekan dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan setelah melakukan audiensi pada Jumat, 3 Oktober.

“Mengecek kepatuhan dalam pelaporan LHKPN jika sebelumnya sudah merupakan penyelenggara atau wajib lapor LHKPN,” kata Budi kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Senin, 6 Oktober.

Cara ini, sambung Budi, bisa jadi penentu komitmen calon pejabat dalam mencegah terjadinya praktik lancung.

“Untuk melihat komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Gus Irfan sebelumnya telah menyerahkan 200 nama calon pejabat di Kementerian Haji dan Umrah. Cara ini disebutnya untuk memitigasi terjadinya korupsi di kementerian yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

“Kami juga menyerahkan beberapa nama calon pejabat yang akan bergabung dengan Kementerian Haji untuk ditracking supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari di Kementerian Haji,” kata Gus Irfan kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

“(Totalnya, red) ada sekitar 200 orang. Sebetulnya kebutuhannya lebih banyak dari itu, nanti yang lainnya akan kita ambilkan dari kementerian atau lembaga lain,” sambung dia.

Nama yang diserahkan ini, sambung Gus Irfan, berasal dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag). Rencananya, mereka akan mengisi sejumlah posisi tapi bukan sebagai direktur jenderal (Dirjen) di Kementerian Haji dan Umrah.

“Dirjen-dirjen tidak, dirjen tidak. Kita ambilkan dari internal kita Badan Penyelenggara Haji dan ada satu yang dari kampus perguruan tinggi,” tegasnya.

Gus Irfan berharap pemeriksaan ini bisa menyaring sosok terbaik. “Kita mengadakan, memeriksa beliau mereka-mereka termasuk, apa namanya, integritas mereka, dan setelah kita dianggap lolos, kita serahkan ke KPK untuk di-tracking dengan track record mereka,” ungkap dia.