Tragedi Al Khoziny, DPR: Banyak Pesantren Bangun Ala Kadarnya, Pemerintah Harus Turun Tangan

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq mendorong adanya pendampingan kepada korban luka hingga sembuh, termasuk kepada orang tua yang anaknya wafat akibat peristiwa runtuhnya bangunan Musala di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran-Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin, 29 September kemarin.

“Bantuan trauma healing akan sangat membantu korban beserta keluarganya dalam fase pemulihan pasca musibah. Tentu ini termasuk bagi orangtua dan keluarga korban meninggal dunia karena peristiwa ini,” ujar Maman kepada wartawan, Kamis, 2 Oktober.

Berdasarkan data absensi santri, terdapat 91 orang diduga masih tertimbun di lokasi sebelum 7 orang ditemukan pada Rabu malam. Namun, data tersebut baru bersifat prakiraan, sebab hingga saat ini belum dapat dipastikan berapa total santri yang berada di musala ketika insiden itu terjadi.

“Angka ini sangat memprihatinkan. Kita berharap proses evakuasi bisa berlangsung cepat dan semua korban segera ditemukan,” ungkap Maman.

Menurut Basarnas, ambruknya bangunan musala Ponpes Al Khoziny dipicu karena kegagalan struktur bangunan. Berdasarkan asesmen dari ahli, gedung yang roboh itu terdiri atas tiga lantai plus satu lantai atap cor. Bangunan yang ambruk tersebut membentuk tumpukan yang dikenal dengan sebutan 'pancake model'.

Terkait hal ini, Maman menegaskan keselamatan siswa dan santri harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan lembaga pendidikan, terlebih pondok pesantren.

"Tidak boleh ada kompromi terhadap standar konstruksi dan pengawasan teknis. Nyawa para santri dan pekerja tidak bisa dipertaruhkan," tegas pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat itu.

Menurut pria yang akrab disapa Kiai Maman tersebut, ambruknya bangunan saat pengecoran lantai empat tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Dalam hal ini termasuk Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Pemerintah pusat khususnya Kementerian Agama, harus bisa mendata ponpes-ponpes yang memerlukan tambahan infrastruktur, termasuk bangunan. Misalnya Asrama. Kalau kapasitasnya sudah berlebihan, menjadi tugas Pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan,” kata Kiai Maman.

Sementara untuk Pemda, Kiai Maman mengingatkan agar memberikan pendampingan dan bantuan saat proses pembangunan di Ponpes dilakukan guna memastikan konstruksi bangunan sudah sesuai dengan standar keamanan.

“Karena saya sering menemukan, karena santrinya bertambah, Ponpes melakukan pembangunan mandiri yang akhirnya ala kadarnya. Seperti tiang pancang yang tidak sesuai untuk bangunan bertingkat, konstruksi tangga yang tidak sesuai standar, dan sebagainya,” ungkap Legislator dari Dapil Jawa Barat IX itu.

Belajar dari insiden memilukan di Sidoarjo ini, Kiai Maman pun mendorong Pemerintah untuk hadir dalam setiap pembangunan pondok pesantren (Ponpes). Ia mendesak Pemerintah untuk ikut andil dalam setiap proses pembangunan di Ponpes, baik sebagai fasilitator, pengawasan, maupun bantuan-bantuan teknis yang dibutuhkan.

“Maka saya pikir pembangunan di Ponpes menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab pengasuh maupun manajemen Ponpes, Pemerintah, dan tentunya juga masyarakat,” ucap Kiai Maman.

“Karena Ponpes banyak berkontribusi untuk bangsa. Dari Pesantren banyak lahir sumber daya manusia (SDM) unggul yang tidak hanya kuat dari sisi agama, tapi juga berbagai kualitas dan kemampuan lain,” imbuhnya.

Kiai Maman juga mengingatkan kepada seluruh pengelola pesantren di Indonesia untuk lebih memperhatikan aspek keselamatan fisik bangunan. Ia mewanti-wanti agar pembangunan pesantren jangan hanya berfokus pada aspek akademik atau dakwah.

"Infrastruktur yang aman dan layak menjadi syarat mutlak bagi keberlangsungan pesantren,” pungkasnya.