Dilarang Bakar Ban, Massa Pendemo di Kantor Kementerian Haji dan Umroh Nyaris Bentrok dengan Aparat

JAKARTA - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Haji menggeruduk kantor Kementerian Haji dan Umroh, Jakarta Pusat, Selasa, 30 September 2025.

Namun aksi damai dari puluhan massa tersebut sempat terjadi gesekan antara pendemo dengan aparat Kepolisian yang melakukan pengawalan.

Para pendemo cekcok hingga terjadi aksi tarik menarik dengan petugas Kepolisian.

Cek cok berawal dari adanya larangan aparat Kepolisian yang melarang pendemo membakar ban. Namun ketegangan itu tidak berlangsung lama dan kembali kondusif.

Massa dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Haji membawa beberapa tuntutan terhadap Kementerian Haji dan Umroh.

Ketua Aliansi Masyarakat Pemerhati Haji, Ali Akbar Moma mengatakan, perlu ada evaluasi dengan syarikah haji yang memiliki masalah di tahun 2025.

"Kami menduga syarikah yang punya masalah di tahun 2025 memenangkan tender di tahun 2026 yang akan datang. Kami menuntut agar ada evaluasi dari Presiden Republik Indonesia terkait dengan Kementerian Agama RI," kata Ali Akbar di lokasi, Selasa, 30 September 2025.

Ali juga meminta kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Presiden RI Prabowo Subianto agar segera mengevaluasi secara menyeluruh Kementerian Agama RI yang berhubungan dengan urusan haji dan umroh.

"Ketiga, bahwa kementerian agama RI harus mengevaluasi di dalam tubuh kementerian itu tersendiri, khususnya (yang membidangi) haji dan umroh. Agar lebih bijak dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan syarikah bermasalah atau syarikah yang punya monopoli terkait ibadah haji di tahun 2026 yang akan datang," katanya.

Dia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut tuntas proses tender di Kementerian Haji dan Umroh yang diduga masih ada syarikah haji bermasalah.

"KPK segera mengusut tuntas masalah syarikah yang pernah dilaporkan KPK terkait dengan monopoli masalah haji, ujarnya.