Arahan Prabowo Terkait Keracunan MBG yang Harus Segera Dijalankan

YOGYAKARTA - Sejumlah lembaga sempat meminta pemerintah untuk menyetop sementara program makan bergizi gratis karena kasus keracunan yang akhir-akhir ini terus meningkat. Jika kita melihat data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), jumlah korban keracunan MBG per 21 September 2025 sudah mencapai 6.452 orang. Lantas bagaimana arahan Prabowo terkait keracunan MBG? Simak ulasannya di bawah ini.

Dibandingkan data JPPI sepekan sebelumnya, angka ini naik menjadi 1.092 kasus, sehingga muncul anggapan pemerintah harus segera menetapkan peristiwa tersebut sebagai kejadian luar biasa dan menghentikan MBG sementara agar dilakukan evaluasi keseluruhan.

Arahan Prabowo Terkait Keracunan MBG

Sejumlah lembaga dan kementerian selanjutnya langsung menggelar rapat koordinasi dan penguatan pengawasan mengenai MBG, atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Sedikitnya terdapat tiga poin yang dinyatakan pemerintah sebagai tindak lanjut pengawasan MBG, agar kasus keracunan tidak terjadi lagi di hari yang lain.

"Atas petunjuk dari Bapak Presiden, arahan beliau, bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama, kami menegaskan insiden bukan sekedar angka tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus," ungkap Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, pasca Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) MBG yang diselenggarakan di kantor Kemenkes, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Tutup SPPG Bermasalah untuk Sementara Waktu

Pemerintah disebut akan menjalankan percepatan perbaikan tata kelola di BGN, yang diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Pertama, menutup semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah untuk sementara waktu.

Penutupan dilakukan sambil melihat hasil evaluasi dan langkah pencegahan ke depan untuk mencegah terulangnya kasus keracunan massal.

"Salah satu yang utama mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan, juru masak. Tidak hanya di tempat yang terjadi (keracunan), tetapi di seluruh SPPG diwajibkan untuk sterilisasi seluruh alat makan. Proses sanitasi diperbaiki khususnya kualitas air, alur limbah, itu antara lain, semua diinvestigasi," lanjut dia.

Wajib Mempunyai Sertifikat Higiene

Zulhas mengatakan seluruh kementerian dan lembaga yang mempunyai wewenang mengawal MBG dinilai harus aktif melakukan proses perbaikan. Salah satunya adalah memastikan tidak ada lagi SPPG yang beroperasi tanpa sertifikat laik higiene sanitasi (SLHK). Pada awalnya, ketentuan ini hanya berlaku sukarela, tetapi melihat kasus keracunan massal MBG yang banyak terjadi berkaitan dengan masalah SPPG, pemerintah menilai perlu ada perbaikan.

"Sekarang harus wajib hukumnya setiap SPPG, punya SLHS," tegas dia.

Tugas Baru Kemenkes

Untuk menguatkan pengawalan, Kementerian Kesehatan RI juga diminta untuk mengerahkan puskesmas dan UKS di Tanah Air agar memantau SPPG secara rutin. Hal ini diklaim efektif memastikan semua makanan aman serta bergizi, untuk mengembalikan kepercayaan pemerintah.

Pasang CCTV

Prabowo juga mengimbau agar SPPG dilengkapi CCTV yang langsung terhubung  ke pusat. Prabowo berharap langkah tersebut dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional dapat berjalan lebih aman dan terpercaya.

Demikianlah ulasan tentang arahan prabowo terkait keracunan MBG. Semoga informasi ini bermanfaat! Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.