JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menggantikan Budi Gunawan pada hari ini, Rabu, 17 September.
Lalu berapa harta kekayaan yang dimiliki Djamari?
Dari situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Djamari tercatat terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 2002 atau ketika menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI.
Kekayaannya mencapai Rp3.239.579.188 dan 46.689 dolar Amerika Serikat (AS). Djamari juga tercatat tidak memiliki utang.
Dalam laporan itu, Djamari tercatat memiliki aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp1.500.670.000 di kawasan Kabupaten Malang dari hasil sendiri.
Dia juga mencatatkan kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp950.670.000 di Kabupaten Bogor yang berasal dari hasil sendiri.
Djamari juga mencatatkan kepemilikan kapal laut 10.000 DWT tapi tak disebut berapa nilainya.
Masih dalam laporan yang sama, Djamari mencatatkan kepemilikan aset berupa kendaraan senilai Rp850.500.000 yang terdiri dari Land Rover tahun 1988 berstatus hibah; Kia tahun 2002 dengan nilai Rp130 juta; BMW tahun 2001 dengan nilai mencapai Rp375 juta; dan dua unit Harley Davidson tahun 1999 senilai Rp90 juta dan Rp80.500.000.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Prabowo Resmi Lantik 11 Pejabat: Djamari Jadi Menko Polkam, Erick Thohir Menpora
17 September 2025, 15:38 -
| BERITA
Kanselir Jerman soal ‘Serangan’ Drone: Tren Sabotase Rusia Secara Licik Ganggu Stabilitas
17 September 2025, 15:10 -
| BERITA
Kedubes China Protes Wisatawannya Dipaksa Serahkan Perangkat Elektronik di Bandara Selandia Baru
17 September 2025, 14:36
Selain itu, Djamari juga memiliki aset logam mulia, batu mulia, barang seni, dan barang antik senilai Rp234.266.000; aset pertanian senilai Rp43.810.000; dan harta bergerak lainnya Rp44.800.000.
Lalu Djamari juga mencatatkan surat giro dan setara kas lainnya senilai Rp565.533.188 dan 46.689 dolar Amerika Serikat.
Adapun Djamari berkarir di bidang militer selaku Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada 1998-1999.
Dia kemudian diangkat menjadi Wakil KSAD tahun 1999-2000; Kasum TNI tahun 2000-2004; dan Anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tahun 1998.
Sementara karirnya sebagai sipil dimulai sebagai Anggota MPR Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat tahun 1997-1998 dan Fraksi Abri tahun 1998-1999; Komisaris Utama PT Semen Padang tahun 2015-2016; dan politikus Partai Gerindra.
