Bagikan:

JAKARTA - Peneliti Charta Politika, Ardha Ranadireksa menilai, posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang hingga saat ini masih kosong karena adanya tarik menarik kepentingan politik.

“Posisi tersebut harus mampu mengakomodasi kepentingan partai-partai koalisi pendukung presiden. Saya lihat kedua hal tersebut cukup menjelaskan, mengapa posisi menkopolkam dan menpora sampai saat ini masih kosong,” ungkapnya, Minggu 14 September 2025.

Menurut dia, mantan Menkopolkam Budi Gunawan selama ini dikenal memiliki hubungan cukup dekat dengan Megawati Soekarnoputri dan dianggap sebagai salah satu bargaining terhadap posisi PDIP sebagai penyeimbang pemerintah.

“Pertanyaannya, apakah pengganti BG nanti harus dapat merepresentasikan PDIP atau tidak? Jika ya, bagaimana dengan 'jatah' partai-partai koalisi yang ada? Jika tidak, apakah kemudian itu akan berdampak pada sikap oposisi PDIP yang selama ini dinilai sebagian kalangan terlalu lunak,” sambungnya.

Belum lagi, figur menkopolkam yang baru tentu harus mampu berkolaborasi dengan menteri-menteri yang masih satu ruang lingkup dengannya. “Yang juga perlu dipertimbangkan, masing-masing juga memiliki kepentingannya sendiri, seperti Sjafrie Sjamsoeddin sebagai orang yang dikenal dekat dengan Prabowo,” tutur Ardha.

Sementara itu, untuk pengganti Dito Ariotedjo di kursi menpora juga akan menimbulkan pertanyaan, seperti apakah penggantinya berasal dari Partai Golkar juga atau tidak. Ardha menyebut, ada berbagai pertimbangan, apakah akan diberikan kepada Golkar atau diambil alih Gerindra. Bila langkah kedua yang diambil, bisa jadi mempengaruhi dukungan Golkar ke pemerintah.

“Pertimbangan-pertimbangan di atas sepertinya lebih dominan mendasari penempatan figur calon menkopolkam dan menpora, dibandingkan dengan menilai berdasarkan kapabilitas profesional yang dimiliki dari calon-calon menteri. Karena nuansa pembagian kekuasaan lebih terlihat pada kabinet saat ini,” kata Ardha.