Bagikan:

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menegur jajaran perangkat daerah Pemprov DKI Jakarta dan direksi badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta penutupan masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025, serta pembukaan masa reses ke-4 tahun sidang 2025-2026 yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Dalam rapat paripurna ini, Khoirudin mengungkap banyak jajaran anak buah Pramono yang tidak menghadiri rapat kerja DPRD untuk membahas program kerja maupun rancangan anggaran tanpa alasan yang jelas.

"Terdapat beberapa catatan bahwa dalam beberapa kali rapat, baik perangkat daerah maupun BUMD yang telah diundang oleh DPRD namun tidak hadir tanpa konfirmasi yang jelas," ungkap Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 4 September.

Oleh sebab itu, Khoirudin meminta seluruh perangkat daerah dan direksi BUMD untuk mengusahakan selalu hadir dalam rapat kerja bersama DPRD.

Sebab, ketidakhadiran mereka bisa menghambat jalannya fungsi pengawasan dan pembahasan substansi kebijakan pemerintah daerah di Jakarta.

"Kami meminta perhtian serius kepada seluruh perangkat daerah dan BUMD agar hadir pada saat rapat bersama DPRD," ungkap Khoirudin.

Dalam kesempatan itu, Khoirudin meminta agar jajaran Pemprov DKI dan BUMD untuk melaporkan kepada pimpinan DPRD jika menyelenggarakan rapat atau kegiatan lainnya yang mengundang anggota dewan.

"Hal ini penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas dan keterlibatan seluruh unsur dalam proses pembahasan," ungkapnya.