Kerugian Kemacetan Jakarta Capai Rp100 Triliun per Tahun, Rano Karno: Kita Gak Bisa Klaim Siapa Salah

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut Jakarta memiliki tantangan serius sebagai kota metropolitan, yakni kemacetan yang setiap hari terjadi. Berdasarkan studi Bappenas dan Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) II pada 2019 mengungkapkan kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp100 triliun per tahun.

Angka ini, menurutnya, setara dengan empat persen Produk Domestik Bruto (PDB) Jabodetabek atau enam kali biaya pembangunan MRT fase pertama.

Hal tersebut diungkapkan Rano dalam apel gabungan tiga pilar bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, TNI dan Polri, di Silang Monas Sisi Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

"Kalau kemacetan Jakarta kita sudah hafal. Kita tidak bisa nge-blame siapa yang salah segala macam, tapi itu realitanya Jakarta," ungkap Rano, Rabu, 27 Agustus.

Oleh sebab itu, Rano menekankan kolaborasi semua pihak sangat diperlukan sebagai upaya pengendalian kemacetan, serta didukung transformasi berbasis teknologi.

Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta tengah mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) berbasis AI yang sudah diterapkan di 65 titik dari total 321 persimpangan.

"Sistem ini membuktikan mampu menurunkan waktu tunggu kendaraan hingga 15-20 persen, sekaligus menjadi basis pengawasan pajak kendaraan dan emisi," ujarnya.

Selain itu, Pemprov DKI juga berkolaborasi dengan Polda Metro Jaya melalui Mandala Quick Response yang memungkinkan pemantauan lalu lintas secara real-time berbasis GEI atau Geographic Information System yang terintegrasi dengan CCTV milik Dinas Perhubungan.

"Ke depan, sistem ini akan diperluas agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya," ucap Rano.

Lebih lanjut, Rano mengungkap Pemprov DKI akan memperluas jangkauan layanan Transjabodetabek. Wagub Rano pun mengajak seluruh masyarakat untuk lebih disiplin berlalu lintas dan beralih menggunakan transportasi publik.

"Berusaha mengurangi, walaupun memang tidak mungkin selesai dalam waktu 5 atau 10 tahun. Karena misalnya kalau kita ingin membuka jalur Transjabodetabek, artinya wilayah setempat harus kita buka jalurnya. Nah artinya inilah saatnya kita berkolaborasi," imbuhnya.