Soal Pangkas Trotoar di TB Simatupang, Pramono: Memang Tidak Bisa Dipakai Jalan Kaki

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklarifikasi soal rencana pemangkasan trotoar di Jalan TB Simatupang yang ditentang Koalisi Pejalan Kaki. Pramono menegaskan, trotoar yang akan dibongar sebenarnya juga tidak terpakai oleh pejalan kaki sebagai jalur pedestrian.

"Jadi, yang dimaksud trotor adalah trotor yang tidak dipakai, trotor yang sedang tidak dipakai karena ada proyek di sana. Dan itu trotor memang juga tidak bisa dipakai untuk jalan sebagai pendestrian," kata Pramono di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Senin, 25 Agustus.

Lagipula, menurut Pramono, tidak sepenuhnya jalur pedestrian di Jalan TB Simatupang dipangkas. Melainkan hanya yang berada pada kawasan proyek-proyek galian. Hal ini dilakukan demi menambah lebar jalan yang terokupansi oleh area proyek.

"Memang ada pembangunan 3 proyek di sana. Sehingga, trotor yang bisa digunakan bukan trotor yang secara keseluruhan, tetapi hanya trotor-trotor yang sekarang ini memang dipakai untuk proyek itu. Memang untuk orang jalan, pun sebenarnya tidak bisa dipakai," jelas Pramono.

Dalam kesempatan itu, Pramono mengungkap Pemprov DKI juga berupaya mengebut pekerjaan di Jalan TB Simatupang agar lebih cepat selesai. Di antaranya adalah proyek kapasitas pipanisasi air minum Perumda PAM Jaya, pekerjaan Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) atau pembangunan instalasi pengolahan air limbah yang dikerjakan Perumda Paljaya, serta pekerjaan galian sistem jaringan utilitas terpadu (SJUT) oleh Dinas Bina Marga.

"Pemerintah Jakarta berkeinginan untuk membuat agar sampai dengan bulan November, supaya arus lalu lintas di TB Simatupang lancar," tutur Pramono.

Sebelumnya, Koalisi Pejalan Kaki menentang keras wacana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang akan memangkas sebagian trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, demi mengurai kemacetan yang terus dikeluhkan masyarakat.

Koordinator Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menilai, rencana pengalihfungsian trotoar menjadi badan jalan menjadi kemunduran proses pembangunan transportasi berkelanjutan di Jakarta.

Ia menegaskan, kemacetan yang terjadi di TB Simatupang semestinya disikapi Pemprov DKI dengan edukasi kepada masyarakat sebagai konsekuensi penggunaan kendaraan pribadi.

"Jadi biarkan saja sebagai push and pull policy sehingga masyarakat terdorong berpartisipasi mengurangi kemacetan lalu lintas dengan memanfaatkan angkutan umum masal, sepeda atau berjalan kaki," jelas Alfred.

"Toh sudah disediakan angkutan umum masal yang lumayan baik di DKI Jakarta dan sekitarnya. Jadi, salah sendiri apabila masyarakat tetap bertahan pada kemacetan dengan menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor," tambah dia.