JAKARTA - Pemilihan Ketua Umum ILUNI UI 2025–2028 kembali menuai sorotan.
Sejumlah kandidat menyampaikan dugaan adanya kelemahan dalam sistem e-voting berbasis aplikasi UI Connect, dan meminta panitia pemilihan melakukan audit digital menyeluruh.
Sedikitnya empat tim pemenangan kandidat secara resmi melayangkan protes, yakni tim Muhammad Pradana Indraputra, Rapin Mudiardjo (No. 5), dr. Dewi Puspitorini (No. 6), serta pasangan Ivan Ahda & Andy Tirta.
Dalam surat resmi yang ditandatangani Deny Giovanno, anggota Tim Kampanye Muhammad Pradana Indraputra, pihaknya menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan e-vote yang berlangsung 23–24 Agustus 2025.
“Kami menemukan adanya individu yang tidak berhak memilih, bahkan masih berstatus mahasiswa, namun tetap bisa memberikan suara. Selain itu, terjadi serangan terhadap server UI Connect yang mengganggu kelancaran dan keamanan proses pemungutan suara. Banyak alumni juga tidak bisa menggunakan hak pilih karena kendala teknis,” ujar Deny dalam keterangan tertulis.
Dia menegaskan, temuan tersebut menimbulkan keraguan serius atas validitas hasil e-vote.
Karena itu, pihaknya mendesak panitia untuk mengaudit terhadap data pemilih, validitas pilihan, serta dampak serangan siber, sekaligus menunda pengumuman hasil pemilihan hingga audit selesai.
Rapin Mudiardjo menilai sistem UI Connect belum sepenuhnya memenuhi prinsip keandalan, integritas data, keamanan, transparansi, serta akses setara bagi seluruh pemilih.
“Kami tidak melihat adanya langkah nyata dari panitia untuk memastikan pemilihan berlangsung adil dan kredibel,” tegasnya.
dr. Dewi Puspitorini melalui timnya melayangkan somasi resmi, menyoroti dugaan keterbatasan akses data real-time bagi saksi maupun kandidat, laporan serangan siber, serta kendala teknis yang dialami sejumlah alumni.
Dia mendesak adanya akses dashboard real-time bagi semua kandidat dan keterlibatan auditor independen.
Ivan Ahda & Andy Tirta turut meminta audit forensik digital, setelah menemukan dugaan serangan DDoS sejak hari pertama e-vote, kendala kompatibilitas aplikasi di iOS dan Android, serta indikasi data pemilih yang dianggap tidak wajar.
Mereka juga mengusulkan penundaan penutupan e-vote hingga proses audit selesai.
Dari seluruh kandidat yang menyampaikan keberatan, terdapat benang merah tuntutan yang sama, yakni perlunya audit digital forensik independen, transparansi penuh atas data suara dan aktivitas sistem, akses yang setara bagi kandidat, serta penundaan pengesahan hasil hingga verifikasi tuntas dilakukan.