BOGOR – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mempercepat operasional Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut-Nambo, Kabupaten Bogor, yang sudah mangkrak lebih dari sepuluh tahun.
Hanif mengatakan TPPAS Lulut-Nambo diproyeksikan menampung dan mengolah sampah dari empat kabupaten/kota di sekitarnya. Menurutnya, percepatan perlu segera dilakukan dengan mengoperasionalkan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
“Bangunan sudah ada, tinggal ganti mesin. Katakanlah 3–4 bulan sudah bisa dioperasikan. Lokasinya sangat dekat, hanya sekitar 4 kilometer dari Indocement dengan kapasitas lebih dari 1.000 ton per hari,” ujar Hanif dalam keteranganya, Rabu 20 Agustus.
Hanif menilai dua industri semen besar di sekitar lokasi siap menyerap hasil olahan RDF sehingga pengelolaan sampah lebih cepat sekaligus mendukung penyediaan energi alternatif ramah lingkungan. Namun, ia mengakui hambatan utama percepatan bersifat nonteknis dan mendesak Pemprov Jabar segera mengambil langkah konkret.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih, menyampaikan Pemprov Jabar sudah mengakhiri kerja sama lama proyek tersebut.
“Pada 22 Juli 2025, Gubernur menyampaikan surat pengakhiran kerja sama. Saat ini kami bersama BPKP Jabar sedang melakukan audit aset di Nambo,” kata Ai.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Bakal Dalami Aliran Duit Korupsi Bank BJB Jadi Alasan KPK Panggil Lisa Mariana
21 Agustus 2025, 03:32 -
| TEKNOLOGI
Berdampak Besar, Coba Gunakan Mode Gelap untuk Tingkatkan Daya Baterai iPhone
21 Agustus 2025, 00:05
Ia menambahkan, Pemprov Jabar tengah merumuskan mekanisme kerja sama baru sesuai arahan Menteri LH, termasuk peluang menggandeng PT Indocement sebagai mitra strategis.
“Karena ini kedaruratan, mekanisme kerja sama bisa dibuat lebih sederhana. Indocement sangat mungkin menjadi mitra meski pada lelang KPBU sebelumnya tidak lolos,” pungkas Ai.
