Menlu Sugiono Pastikan Kemlu Terus Tingkatkan Diplomasi Ekonomi, Sasar Mitra Non-Tradisional

JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan kementerian yang dipimpinnya terus meningkatkan diplomasi ekonomi, menyasar mitra-mitra non-tradisional.

Kementerian Luar Negeri RI genap berusia 80 tahun pada 19 Agustus 2025. Dalam unggahan di akun resmi Instagram Menlu RI, Menlu Sugiono mengatakan tantangan ke depan tidak akan menjadi ringan.

Ditanya mengenai kemungkinan untuk membuka perwakilan baru, seperti di tingkat konsulat jenderal, untuk mendukung diplomasi Indonesia, khususnya ekonomi, Menlu Sugiono tidak menutup kemungkinan, selama dibutuhkan.

"Kita punya atase ekonomi, atase perdagangan. Kita lihat, pertama, masih dalam rangka efisiensi. Kelang memang ada pos-pos yang kita anggap penting untuk membukan Konjen baru, atase baru, itu kita akan pertimbangkan selama ada kebutuhan," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu 20 Agustus.

"Tapi kalau masih bisa ditangani oleh unit-unit kerja yang ada sekarang, saya kita itu bisa dimanfaatkan," tandasnya.

Terkait diplomasi ekonomi, Menlu Sugiono mengatakan ada pembentukan direktorat jenderal baru di lingkungan Kemlu RI yang diusulkan sejak 10 bulan lalu guna melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan diplomasi ekonomi.

"Kita juga kemarin sudah bekerja sama dengan Danantara, untuk bisa menjadi semacam duta yang memperkenalkan Danantara ke tingkat global," tandasnya.

Direktorat Jenderal yang dimaksud oleh Menlu Sugiono adalah Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan (HEKSP). Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri pada 9 Januari lalu Menlu Sugiono mengatakan, penambahan direktorat jenderal baru ini adalah satu bentuk strategi diplomasi ekonomi Indonesia yang inovatif, agar seluruh diplomasi ekonomi dapat lebih terkoordinasi dan sinkron.

"Melalui pembentukan Ditjen baru ini, kami mengharapkan polugri dan perangkatnya mencapai keselarasan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo," kata Menlu Sugiono ketika itu.

Hingga tahun ini, Indonesia tercatat memliki 94 Kedutaan Besar RI, 30 Konsulat Jenderal RI, 4 Konsulat RI serta 1 Kantor Dagang dan Ekonomi, selain Perutusan Tetap RI (PTRI) untuk ASEAN dan PTRI untuk PBB di New York serta Jenewa.

"Waktu pertama saya sampaikan, kita akan mencari tempat-tempat non tradisional (negara non-tradisional), apakah itu Global South atau di luar Global South, ke mana pun kita coba," tandasnya ketika ditanya apakah pengembangan diplomasi ekonomi akan fokus pada kawasan Global South atau tidak.

Dalam KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil bulan lalu, Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan agar BRICS menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara Global South, menegaskan posisi Indonesia dalam memperkuat sistem multilateral dan kerja sama ekonomi negara-negara berkembang.

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir (Tata) mengatakan, Presiden Prabowo pada sesi ini mengusulkan inisiatif "South-South Economic Compact."

Menurut Wamenlu Tata, usulan tersebut bertujuan agar negara BRICS dapat menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara Global South.

"Di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya untuk menjadi bagian dan Global South," kata Wamenlu Tata.