JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera mencabut izin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai hingga membahayakan keselamatan anak-anak dalam pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Charles, BGN tidak boleh hanya fokus mengejar angka penerima manfaat setelah mendapatkan alokasi anggaran besar. Ia menekankan bahwa aspek kualitas dan keamanan makanan harus menjadi prioritas utama.
"Yang paling utama adalah kualitas dari manfaat MBG itu sendiri," ujar Charles di Jakarta, Antara, Minggu, 27 Juli.
Ia juga mengingatkan kembali hasil rapat sebelumnya antara Komisi IX DPR, BGN, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di mana disepakati bahwa BPOM harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan penyediaan MBG di seluruh daerah.
“Perlu diingat, kesimpulan rapat dalam komisi-komisi di DPR adalah dokumen resmi yang keputusannya bersifat mengikat,” tegasnya.
Charles menegaskan bahwa BGN bersama seluruh jaringannya di lapangan harus mampu menjamin bahwa setiap makanan yang diberikan benar-benar aman dan layak dikonsumsi oleh anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa.
Sebelumnya, Presiden Prasbowo menargetkan penerima program MBG mencapai 20 juta anak sebelum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia pada Minggu, 17 Agustus 2025.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kemlu Pastikan Belum Ada WNI Jadi Korban Konflik Bersenjata Thailand-Kamboja
27 Juli 2025, 14:41 -
| BERITA
Trump Sebut Kamboja dan Thailand Ingin Segera Bicarakan Gencatan Senjata
27 Juli 2025, 11:17
Dalam acara HUT Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Rabu (23/7/2025), Presiden mengungkapkan bahwa jumlah penerima MBG sejauh ini telah mencapai 6,7 juta orang.
“Rencananya, akhir Agustus kita akan mencapai 20 juta penerima manfaat. Tapi saya minta dipikirkan bagaimana caranya kita bisa mempercepat,” ujar Presiden dalam pidatonya.
