JAKARTA - Iran setuju untuk mengizinkan tim teknis dari badan pengawas nuklir PBB berkunjung dalam beberapa minggu mendatang guna membahas "modalitas baru" terkait hubungan antara Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan Teheran.
"Delegasi tersebut akan datang ke Iran untuk membahas modalitas tersebut, bukan untuk mengunjungi lokasi (nuklir)," ujar Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi kepada wartawan saat berkunjung ke New York dilansir Reuters, Rabu, 23 Juli.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sebelumnya mengatakan Iran berniat kembali menghidupkan kerja sama dengan badan pengawas nuklir PBB meskipun ada pembatasan yang diberlakukan oleh parlemennya.
Tetapi Araghchi menekankan akses ke situs nuklirnya yang dibom menimbulkan masalah keamanan dan keselamatan.
Undang-undang baru tersebut menetapkan setiap inspeksi di masa mendatang terhadap situs nuklir Iran oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) memerlukan persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, badan keamanan tertinggi Iran.
"Risiko penyebaran bahan radioaktif dan risiko meledaknya sisa amunisi sangat serius," kata Araghchi dikutip media pemerintah sebagaimana dilansir Reuters, Sabtu, 12 Juli.
"Bagi kami, pengawas IAEA yang mendekati lokasi nuklir memiliki aspek keamanan dan keselamatan para pengawas itu sendiri merupakan hal yang harus diperiksa,” sambunga.
Meskipun kerja sama Iran dengan badan pengawas nuklir belum berakhir, kerja sama tersebut akan mengambil bentuk baru dan akan dipandu serta dikelola melalui Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.
BACA JUGA:
Ancaman Negara Eropa
Prancis, Inggris, dan Jerman mendesak Iran segera melanjutkan diplomasi terkait program nuklirnya. Ketiga negara mengancam Iran dengan sanksi PBB jika tidak ada langkah konkret hingga akhir musim panas.
Para menteri luar negeri dari kelompok yang disebut E3, bersama dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, melakukan panggilan telepon pertama mereka dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sejak Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap program nuklir Iran pada pertengahan Juni.
Dilansir Reuters, Jumat, 18 Juli, berbicara setelah panggilan telepon tersebut, seorang sumber diplomatik Prancis mengatakan para menteri telah meminta Iran untuk segera melanjutkan upaya diplomatik guna mencapai kesepakatan nuklir yang dapat diverifikasi dan berkelanjutan.
Ketiga negara tersebut, bersama dengan China dan Rusia, adalah pihak-pihak yang tersisa dalam kesepakatan tahun 2015 dengan Iran yang mencabut sanksi terhadap negara tersebut sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya.
Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengabadikan kesepakatan tersebut akan berakhir pada 18 Oktober dan berdasarkan ketentuannya, sanksi PBB dapat diberlakukan kembali sebelumnya. Prosesnya akan memakan waktu sekitar 30 hari.
Negara-negara Eropa telah berulang kali memperingatkan kecuali ada kesepakatan nuklir baru, mereka akan meluncurkan "mekanisme snapback", yang akan memulihkan semua sanksi PBB sebelumnya terhadap Iran jika terbukti melanggar ketentuan perjanjian.
"Para menteri juga menegaskan kembali tekad mereka untuk menggunakan apa yang disebut mekanisme 'snapback' jika tidak ada kemajuan konkret menuju kesepakatan semacam itu pada akhir musim panas," kata sumber diplomatik tersebut dilansir Reuters, Jumat, 18 Juli.
Sumber tersebut tidak merinci kemajuan konkret apa yang akan dicapai.
Sejak serangan udara tersebut, para inspektur dari badan pengawas atom PBB telah meninggalkan Iran.
Meskipun Iran telah menyatakan keterbukaannya terhadap diplomasi, tidak ada indikasi putaran keenam perundingan nuklir antara Washington dan Teheran akan segera dilanjutkan.
Para diplomat mengatakan jika mereka melanjutkan perundingan, mencapai kesepakatan komprehensif sebelum akhir Agustus—batas waktu terakhir yang diberikan Eropa—tampaknya tidak realistis, terutama tanpa adanya inspektur di lapangan untuk menilai program nuklir Iran yang tersisa.
Dua diplomat Eropa mengatakan mereka berharap dapat mengoordinasikan strategi dengan Amerika Serikat dalam beberapa hari mendatang dengan tujuan untuk segera mengadakan perundingan dengan Iran.